Banyak Perusahan Bandel, Pemerintah Belum Ambil Sikap

257
Agung Supriyanto, Ketua Komisi A DPRD Tuban.

kabartuban.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menilai pemerintah masih belum serius memperhatikan kesejahteraan buruh yang ada di daerah ini. Salah satu indikatornya adalah seringnya buruh mengeluh dan wadul ke DPRD baik melalui audensi maupun aksi demonstrasi seperti yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) kemarin, Senin (20/11/2017)

Seperti yang disampikan oleh Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto, banyak hak buruh atau pekerja yang belum diberikan oleh perusahaan, tidak hanya soal kesejahteraan. Lebih dari itu, tidak sedikit perusahaan yang belum memiliki lembaga kerjasama bipartit, antara perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah.

”Dari 400 perusahaan berdasarkan laporan dinas, lembaga  bipartit hanya ada enam, ini artinya belum banyak perusahaan yang peduli terhadap karyawan mereka, ini perlu diperhatikan pemerintah,” kata Agung.

Lemahnya pemerintah soal pengawasan kesejahteraan juga terlihat dari banyaknya perusahaan di daerah ini yang belum memberikan upah sesuai dengan aturan pengupahan yang berlaku, atau upah minimum kabupten (UMK). Parahnya, dari sekian banyak perusahaan yang belum memberikan upahnya sesuai regulasi, mereka juga tidak mengajukan penanggunan UMK sebagaimana mekanisme yang ada.

“Perusahaan yang tidak mengajunakan penanggunah atas keputusan UMK, konsekuensinya harus memberikan sesuai ketentuan, tetapi realitanya banyak perusahaan yang memberikan gaji dibawah UMK itu,” terang Agung.

Pemeirntah, dalam hal ini dinas terkait mestinya punya langkah tegas, setidaknya untuk memberikan  peringatkan kepada perusahaan yang belum membayar sesuai UMK, dan yang tidak mengajukan penangguhan UMK sebagaimana aturan yang ada.

”Pemerintah itu sebagai wasitnya, kalau pelaku usaha atau pemainya tidak menjalankan bagaimana kewajiban sesuai aturan,  disemprit saja, kalau perlu diberikan kartu kuning satu, kemudian kartu kuning dua atau merah,” tegas Agung.

Sementara itu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kabupaten Tuban Ariful Makhsun membenarkan minimnya perusahaan yang membayar upah sesuai dengan UMK dari total perusahaan yang ada di daerah ini.

Menurutnya dari sekitar 400 perusahaan, belum sampai 50 persenya yang membayar gaji sesuai ketentuan. “Benar jika dibilang belum ada 50 persenya, perusahaan yang membayar sesuai UMK masih sedikit,” kata Ariful.

Soal penerapan UMK, pihak Dinas selalu menyamaikan dan memberikan sosialisasi kepada perusahaan, namu  tidak semua perusahaan menjalankan aturan dengan berbagai alasan dan sebab.

“Setiap terbit aturan baru selalu kami sampaikan dan sosialisasikan, seperti kenaikan UMK tahun ini, “ terang Ariful.

Pagi tadi, sejumlah pekerja wadul ke gedung DPRD Tuban, mereka menuntuk perusahaan tempat mereka bekerja, memberikan upah sebagaimana mestinya.  (Luk)

Apa Komentarmu?

SHARE