kabartuban.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana meminta kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar mengalokasikan dana cadangan untuk program jaminan kesehatan (Jamkes) bagi warga tidak mampu.
“Kami meminta kedepan BAZNAS mengalokasikan dana cadangan untuk kejadian yang mendadak, jangan sampai nanti ada warga yang kurang mampu sakit tidak terawat,”ungkap Sekda Tuban, Budi Wiyana kepada kabartuban.com, Selasa (7/2/2017).
Untuk itu, lanjut Budi, melalui program jangka menengah, maupuan program tahunan, program kesehatan saat ini menjadi prioritas utama untuk Pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga BAZNAS diharapkan bisa mengcover permasalahan kesehatan yang tidak bisa tercover melalui kegiatan yang ada di Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tentunya dari 328 desa dan kelurahan ke depan pasti ditemukan hal di luar prediksi kita. Jadi rencananya semua masyarakat miskin sudah tercover semua baik yang ditanggung Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah maupun BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Dikatakan oleh Budi, program KISD tersebut mulai diperlakukan pasca diberhentikannya program layanan Surat Pengantar Miskin (SPM) dan ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dan belum tercover JKN KIS dari pemerintah Pusat.
Program yang dianggrakan oleh Pemkab senilai Rp2 miliar tersebut ditujukan untuk masing-masing warga yang kurang mampu dengan premi yang dibayar setiap individu Rp25.000, dan saat ini kuota peserta sebanyak 7.246, dan telah terealisasi sebesar 5.120
Seperti diketahui, jumlah penduduk Tuban sekitar 1,3 juta. Sedangkan survei kemiskinan atau warga yang berhak menerima subsidi pelayanan kesehatan di Tuban 17 persen. Artinya terdapat 250.000 penduduk miskin yang berhak menerima program jaminan kesehatan dari pemerintah. (har)
