Berharap Segera Selesai, DPRD Mediasi Warga dengan JOB PPEJ

317
Ketua DPRD Tuban, HM Miyadi, S.Ag saat memimpin mediasi antara warga Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, dengan Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ).

kabartuban.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, memediasi pertemuan antara warga Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, dengan Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) yang sebelumnya menggelar aksi demo menuntut kompensasi dampak aktifitas perusahaan tersebut.

Ketua DPRD Tuban, HM Miyadi, S.Ag mengatakan, pertemuan perwakilan warga dengan pihak JOB PPEJ itu sebenarnya merupakan pertemuan awal terkait tuntutan warga berupa kompensasi dampak flare. Sehinga akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan Pertamina Pusat dan juga SKK Migas untuk menyelesaikan permasalahan warga yang meminta kompensasi itu.

“Pertemuan ini sebagai langkah awal. Dalam mediasi seperti ini kami berharap ada titik temu. Nanti akan kita undang semunya, termasuk dari SKK Migas, JOB PPEJ, warga Bulurejo,” kata Miyadi, Ketua DPRD Tuban.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Rengel tersebut, Miyadi meminta perwakilan warga membawa data-data lengkap saat pertemuan selanjutnya, untuk menguatkan tuntutan warga atas permintaan kompensasi flare. Sayangnya pihak warga sempat menolak dengan keras permintaan Ketua DPRD itu.

“Kami berharap permasalahan ini selesai, dan tidak ada yang dirugikan,” harap Miyadi.

Sementara itu, pihak dari JOB PPEJ yang diwakili oleh Akbar Pradima, Field Administration Superintendent (FAS) menjelaskan kepada perwakilan warga terkait mekanisme kompensasi, yang menjadi tuntutan mereka, bahwa sejak tahun 2016 memang sudah tidak ada lagi kompensasi dampak flare.

“Pemberian kompensasi itu harus berdasarkan data dari kajian ilmiah. Dan semua itu ada mekanisme dan aturannya. Karena itu uang negara, semuanya akan diaudit,” terang Akbar Pradima, saat bertemu dengan warga Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Tuban.

Akbar menambahkan, jika terdapat pelanggaran terkait aturan lingkungan secara otomatis keberadaan JOB PPEJ akan langsung berhadapan dengan aparat. Pasalnya, berdasarkan peraturan dan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independent ITS bahwa tidak ada lagi dampak flare dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kami bukan tidak peka dengan sosial, kami selalu marah kalau ada aturan yang dilanggar oleh pekerja. Kalau memang bisa membuktikan berdasarkan data adanya dampak flare silahkah dilaporkan, biar semuanya fair,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, JOB PPEJ juga menjelaskan, meski tidak memberi kompensasi damnpak flare, namun JOB tetap menyalurkan program tangung jawab sosial perusahaan (TJSP) kepada Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sebagai desa ring dua dari operasional perusahaan berupa program pemberdayaan desa. Pada tahun 2016 dana untuk Desa Bulurejoitu sebesar sekita Rp 300 juta dan tahun 2017 sebesar hampir Rp 204 juta. (Luk/Adv)

Apa Komentarmu?

SHARE