Buat Petisi Tentang Larangan Cantrang, Nelayan Tuban Minta Dukungan Pemkab

227

kabartuban.com – Setelah melakukan aksi turun jalan memblokir Jalan Pantura, perwakilan nelayan Tuban langsung ke Pemkab Tuban untuk madul dan juga menyerahkan petisi aksi daerah tentang penolakan larangan menggunakan cantrang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KMKP RI).

Petisi itu diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, di kantor dinasnya, Senin, (8/1/2018).

Petisi yang dibuat oleh nelayan cantrang Tuban rukun nelayan Desa Palang dan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) itu sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah supaya mencabut kembali aturan larangan menggunakan cantrang saat mencari ikan di laut.

“Petisi aksi daerah ini, nantinya akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo ketika aksi bersama di Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2018. Intinya kita meminta kepada Presiden supaya melegalkan alat tangkap cantrang secara Nasional,” terang As’ad, koordinator nelayan dalam audiensi.

Ada tiga poin yang tertera dalam petisi tersebut. Pertama, menolak pemberlakuan pelarangan alat tangkap payang atau cantrang, serta meminta kepada Presiden melegalkan alat tangkap cantrang secara nasional.

Poin kedua, meminta kepada Presiden agar nelayan tetap bisa melaut menggunakan alat tangkap cantrang sebelum ada legalitas alat tangkap cantrang, serta nelayan siap diatur dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Poin terakhir berbunyi, meminta kepada Presiden melalui penegak hukum di laut agar tidak menangkap nelayan Indoensia.

Petisi yang dibuat para nelayan itu dimintakan dukungan melalui tanda tangan Ketua DPRD Tuban, H. Miyadi, dan Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang wakilkan Noor Nahar Hussein, Wabup Tuban. Namun setelah menerima petisi, Wabup Tuban belum menandatangani dukungan petisi tersebut.

“Kita akan pelajari dulu petisi dari Nelayan Tuban ,” terang Wabup Tuban.(dur)

Apa Komentarmu?

SHARE