kabartuban.com – Penolakan dan kritikan terus bergulir menanggapi rencana penerapan Full Day Scholl (FDC) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Efendi. Tidak terkecuali Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Kabupaten Tuban yang menilai kebijakan tersebut kurang tepat.
Kalau kebijakan ini diterapkan banyak masalah yang harus dihadapi, mungkin dibeberapa sekolah bisa diterapkan, namun dikawasan pedesaan kami rasa akan sulit.
“Kami kira kebijakan ini kurang pas jika diterapkan,” ungkap Ahmad Zaini, Ketua LP Ma’arif NU Tuban (13/6/2017).
Menurut mantan wartawan ini tidak mau berandai-andai jadi diterapkan atau tidaknya Full Day Scholl karena belum pasti juga, namun jika benar diterapkan pihaknya akan melakukan konsolidasi terkait kebijakan tersebut.
“Yang jelas untuk hal ini kami akan merujuk pada sikap Ma’arif pusat, langkah apa yang akan kita ambil kita itu dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu Sutrisno Rahmat Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Tuban, mengungkapkan kebijakan Full Day Scholl ini perlu ditinjau ulang karena setiap daerah itu berbeda-beda terkait kondisi masyarakat dan persiapan daerah itu sendiri.
“Kami kira harus ada peninjauan ulang terkait kebijakan ini, karena Budaya atau kultur sistem pendidikan di Indonesia sangat bertolak belakang dengan penerapan Full Day Scholl,” kata Sutrisno.
Lebih lanjut mantan Kakawin Kemenag Jatim ini menambahkan adanya guru agam disetiap sekolah dirasa masih kurang, kalau mau di uji coba silahkan, tapi jangan langsung ditetapkan. Kita lihat apakah tepat dan tidaknya. Takutnya nanti malah menimbulkan masalah baru kalau ini langsung diterapkan.
“Jangan sampai dengan diberlakukannya kebijakan ini malah mengorbankan peserta didik. Termasuk keberadaan Madin dan TPQ, waktu belajar mereka itukan sore. Terus bagaimana jika Full Day Scholl itu diterapkan, pasti akan mengancam keberadaan Madrasah Diniyah dan TPQ,” pungkas Sutrisno Rahmat. (Pul)
