kabartuban.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, HM. Miyadi, S. Ag menyebut, aksi penolakan warga Desa Remen dan Mentoso soal pembebasan lahan bakal proyek pembuatan kilang minyak Pertamina-Rosneft, ada aktor yang bermain dibelakang mereka.
Oleh karena itu, pihaknya akan kroscek kelapangan dan memastikan soal tandatangan penolakan yang disebut mencapai kurang lebih 2.000 jiwa dari dua desa di Kecamatan Jenu Tuban.
“Saya tidak curiga siapapun, aktornya siapa pun silahkan dicari sendiri, yang jelas ada aktornya dilapangan,” ungka Miyadi (04/01/2018).
Untuk memastikan, Miyadi bakal meminta Kepala Desa (Kades) dan Camat yang memiliki data pasti baik nama dan alamat warga mereka dan memastikan warga yang menolak dan tanda tangan bukan dibuat buat-buat.
“Kami akan berikan tugaas ke Camat dan Kades melakukan kroscek ke penduduk karena mereka yang tahu penduduknya,” kata Miyadi.
Ketua DPRD Tuban ini juga berharap, proses pembebasan lahan dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak ada pihak yang dirugikan terutama masyarakat yang terdampak bakal proyek. Adapun untuk memastikan kawasan desa terdampak menjadi perioritas pemerintah bersama Pertamina akan teken MOU.
“Kami minta diutamakan dalam tenaga kerja, akan MoU, kami akan mengawasi proses ini sesuai regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, pihak warga Desa Mentoso, Remen beralasan tidak ingin membebaskan lahan mereka lantaran lahan itu kawasan perkampung dan lahan pertanian. Mereka tidak mau membebaskan lahan karena adanya peusahaan disana tidak membawa dampak apa-apa bagi mereka.
“Intinya kami tidak ingin ada kilang,” kata Suwarto perwakilan warga Desa Mentoso dan Remen. (Luk)
