Komisi C Ingin Difabel Dapat Perhatian

132
Komisi C DPRD Tuban saat melakukan kunjungan kerja di Kementerian Koperasi dan UMKM.

kabartuban.com – Komisi C DPRD Kabupaten Tuban lakukan konsolidasi ke Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk pertanyakan program kerja 2018 yang terkait dengan usaha pengembangan koperasi dan UMKM di Bumi Wali.  Konsolidasi tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD.

“Tujuan kunker tersebut sejalan dengan semangat membangun kekuatan perekonomian rakyat melalui koperasi dan umkm,”  ujar Ketua Komisi C DPRD Tuban Mar’atun Solikhah.

Dalam kunjungan kerjanya, komisi C diterima oleh Sri Istiati, Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha, Kementrian Koperasi dan UMKM .

Di Kabupaten Tuban sendiri, pada tahun 2017 jumlah Koperasi mencapai 1.100 di mana jumlah yang aktif adalah 938 koperasi. Dengan tingkat keaktifan 85 persen, artinya Tuban mampu mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi yg diberikan pada tahun 2007.

“Artinya Tuban cukup kondusif dan ini menjadi potensi untuk penguatan perekonomian masyarakat,” terang Mar’atun.

Tidak hanya koperasi, di Kabupaten Tuban juga terdapat puluhan ribu UMKM. Hal itu merupakan potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha, Kementrian Koperasi dan UMKM Sri Istiati menjelaskan, sejalan dengan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM, untuk pengembangan di Tuban, usaha utama yang harus dilakukan adalah melakukan terobosan-terobosan  terhadap produk-produk unggulan Tuban, diselaraskan dengan program-program dari Kementrian Koperasi dan UMKM.

Beberapa program yang ditawarkan adalah revitalusasi pasar, pengembangan PKL, bantuan Wirausaha Pemula dan program hibah.

“Layanan Usaha Terpadu mandiri dan perlunya ditetapkan peraturan bupati (Perbub) tentang pendelegasian wewenang pada Camat untuk ijin UMKM,” katanya.

Sementara itu,  wakil ketua Komisi  C, Triastuti berharap, bantuan wirausaha pemula diberikan kepada kaum disabilitas, sebagai suntikan permodalan.

“Ada anggaran 10 juta yang bisa diambil dengan pengajuan proposal ke kementrian melalui dinas perekonomian,” kata Astuti.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan geliat ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat difabel, yang juga memiliki hak yang sama.

“Menggeliatnya usaha usaha kecil dimasyarakat perekonomian juga mampu di tingkatkan, terlebih lagi saudara-saudara kita yg mengalami kekurangan,” pungkas politisi perempuan asal Gerindra ini. (Luk/Adv)

Apa Komentarmu?

SHARE