kabartuban.com – Meski Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa pemberlakukan sekolah lima hari sampai sore atau Full day School (FDS) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tidak harus dilakukan, akan tetepi sejumlah kalangan masih melakukan penolakan.
Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Cabang NU Tuban, yang mengeluarkan surat dan mengintruksikan kepada seluruh sekolah yang dibawah naungannya, untuk memasang Banner yang berisikan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
“Sejak instruksi kami keluaran, sekolah di bawah LP Ma’arif NU Tuban sudah harus melakukannya, Hanya pihaknya belum mengecek di lapangan, berapa peresen yang sudah melaksnakan intruksi itu” ujar Ketua LP Ma’arif Tuban, Akhmad Zaini kepada Kabartuban.com (14/8/2017).
PC LP Ma’arif sendiri sejak hari selasa (8/8/2017) sudah mengeluarkan intruksi untuk setiap lembaga di bawa LP Maarif untuk memasang banner yang berisikan menolah sekolah lima hari. Karena jika kebijakan itu dilakukan, maka akan mematikan lemabaga pendidikan yang berkosentrasi pada pembelajaran agama yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa ini, baik itu Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) atau Madrasah diniyah (MI)
“Kalau toh, memaksa diterapkan, maka lembaga pendidkan yang sejak zaman sebelum kemerdekaan ini, seperti Madin akan gulung tikar,” lanjut Zaini.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Tuban, H. Sutrsino Rahmad mengatakan, jika Full day School diberlakukan, pertanyaanya ? apakah lembaga sekolahan di Bumi wali ini sudah siap.
Karena menurut pengamatannya, sekolah lima hari yang didalamnya menekankan pendidikan moral, diberikan porsi banyak. Namun fakta dilapangan, masih banyak SD yang kekurangan Guru Pendidikan Agama (PAI), kalau itu diterapkan, siapa yang akan mengajar.
“SDM-nya aja tidak ada, terus siapa yang memberikan materi pembelajaran” terang mantan Kakanwil Kemang Jawa Timur ini.
Selain itu, akan ada problematika baru di tengah masyarakat, terlebih soal ekonomi. Pastinya akan menambah uang saku yang diberikan kepada anaknya, karena pulangnya mereka sore. Belum nanti apakah, gurunya siap untuk melakukan hal itu.
“Problem pasti akan banyak muncul, dari orang tua murid atau pun guru yang mengajar, karena keluarganya juga butuh diperhatikan,” terangnya.
Sementara itu, Dinas PendidkanKabupaten Tuban hingga saat ini masih menunggu petunjuk ataupun intruksi tertulis dari pusat. Pihaknya masih memberikan himabuan kepada SDN yang berada di Kabupaten Tuban untuk menjalankan yang sudah ada.
“Saat ini belum ada yang menjalankan, karena belum ada hitam di atas putih, sebagai dasar untuk pijakan dalam menentukan kebijakanya” kata Kabid TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Witono. (Dur)
