Meluas, Kini 8 Kecamatan Alami Krisis Air Bersih

kabartuban.com – Kekeringan di Kabupaten Tuban semakin meluas. Jika dibulan Agustus hanya 16 Desa yang tersebar pada tujuh kecamatan mengalami krisis air bersih, kini meluas menjadi 20 desa di delapan Kecamatan dari 20 kecamatan di Bumi Wali Tuban.

“Ada tambahan 4 desa baru di gelombang 3 ini, yaitu Desa Gesikan di Grabagan, Desa Sidokumpul, Kecamatan Parengan dan 2 desa di Jatirogo. Total sudah mencapai 20 desa,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tuban, Gaguk Hariyanto, Senin (2/9/2019).

20 Desa yang dilanda kekeringan tersebut diantaranya, Desa Genaharjo, dan Desa Jadi, Kecamatan Semanding. Kecamatan Grabagan meliputi Desa Grabagan, Ngandong, Waleran, dan Gesikan.

Sedangkan Kecamatan Parengan, mencakup 4 desa, yakni Desa Dagangan, Pacing, Sembung, dan Sidokumpul. Sementara, Kecamatan Rengel ada Desa Punggulrejo. Serta, Kecamatan Kerek berada di Desa Gaji.

Kemudian, Kecamatan Senori berada di Desa Jatisari, Sendang, Medalem, dan Sidoharjo. Kecamatan Montong ada di Desa Nguluhan, dan Desa Tanggulangin. Dan yang baru terjadi di Kecamatan Jatirogo. Yakni, Desa Jombok, dan Desa Bader.

Tiap harinya, dua unit armada yang dikerahkan BPBD Tuban dari jumlah tiga unit yang dimilikinya, digunakan untuk memenuhi ketersediaan air bersih warga yang terdampak kemarau.

“Saat ini masih kita maksimalkan 2 unit truk tangki untuk menyuplai pasokan air bersih warga,” imbuhnya.

Namun, seiring bertambahnya jumlah desa yang mengalami kekeringan pihaknya akan terus memaksimalkan seluruh armada yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Bahkan, pihaknya akan menyewa armada lain untuk mendukung suplai air bersih.

“Kalau desa yang mengalami kekeringan kian meluas. Dengan jumlah armada yang kita miliki tidak mencukupi, maka akan kita gunakan anggaran untuk menyewa armada lain,” tandasnya.

Kondisi ini masih dimungkinkan adanya penambahan desa terdampak, mengingat beberapa wilayah telah mengajukan untuk dilakukan pendistribusian air bersih. Namun, usulan dari masyarakat melalui desa maupun kecamatan tentunya masih perlu asesmen dan survey dilapangan.

“Kalau hasilnya asesmen nanti layak untuk dilakukan dropping akan kami lakukan pada gelombang selanjutnya,” pungkasnya. (Dur/Rul)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close