Nasdem Tertinggi Pelanggar Pemasangan APK

191
Data parpol pelangar pemasangan APK dalam kurun akrir tahun 2018 sampai 2019 ini. (Bawaslu Tuban)

kabartuban.com – Partai Nasdem jadi partai politik nomor satu, di periode akhir tahun 2018 hingga Januari 2019 yang jenis, jumlah, dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu maupun Perbup Tuban nomor 1 tahun 2018 tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye.

“Untuk Desember 2018 hingga Januari 2019, 2.243 pelangggaran APK dan BK. Sedangkan tertinggi partai Nasdem, mencapai 491 pelanggaran,” kata Ulil Abror Al Mahmud, Koordinator Devisi Penegakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban, kepada awak media, Jum’at (1/3/2019).

Posisi kedua yakni partai Demokrat dengan angka pelanggaran 299, di lanjutkan PKS 273, Gerindra 270 dan PDIP 263. Kemudian pelanggaran administrasi yang dilakukan PKB 188, Golkar 119 pelanggaran, lalu disusul PAN 97 dan Hanura 76. Selanjutnya PBB 57 pelanggaran, Berkarya 48 , PSI 27, PPP 19, Perindo 14 dan Garuda 2, sedangkan PKPI masih nol belum ada pelanggaran.

“Hampir rata-rata yang dilanggar itu baner kecil yang jumlahnya lumayan banyak,” tambahnya.

Sementara Pasal yang sering dipakai karena hampir pelanggaran ini yang dilakukan yakni pasal 34 ayat 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018 menjelaskan pemasangan APK dilarang di tempat ibadah (Termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Di pasal ayat 5, pemasangan APK mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita sampaikan kepada Parpol untuk memasang APK di tempatnya, berkali-kali kita sampaikan kepada mereka,” kata dia.

Di lain pihak, Samsul Hadi salah satu pengurus partai Nasdem saat dikonfirmasi terkait hal tersebut pihaknya belum mengetahui secara pasti angka pelanggaran partai yang diikuti, dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, agar dikemudian hari bisa diminimalisir pelanggaran yang dilakukan.

“Belum tahu mas, kalau tertinggi di Tuban, yang jelas kami akan berkoordinasi agar selanjutnya tidak terulang kembali,” sambungnya. (Dur/Rul)

Apa Komentarmu?

SHARE