Pemerintah Siapkan Pendamping Desa, Eks PNPM Masuk

346

kabartuban.com – Pada tahun 2016 ini, Pemerintah pusat membentuk pendamping desa untuk pengawalan Dana Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Tuban menyebutkan, untuk pendamping desa di wilayah Kabupaten tuban ada tiga tingkat pendampingan, yakni yang bertugas di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Soesilo selaku Kasubid pengembangan prasarana & sarana TTG Bapemas Tuban menerangkan, ada tiga pendamping desa. Yakni Pendamping Desa ( PD) untuk yang rekrutmen baru sebanyak 24 orang, yang eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebanyak 38 orang, yang nantinya mereka ditugaskan di Kecamatan, untuk yang ditugaskan di Kabupaten sebagai tenaga ahli sebanyak 4 orang beserta 2 tenaga operator kumputer. Sedangkan yang 76 sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditugaskan di desa.

“Jadi ada tiga pendamping, tenaga ahli beserta operatornya yang bertugas di Kabupaten, PD yang bertugas di Kecamatan, dan sisanya PLD yang bertugas di setiap desa,”  terangnya saat ditemui kabartuban.com, Selasa ( 9/2/2016).

Soesilo melanjutkan, 1 PLD mendampingi empat desa yang nantinya akan di koordinasi oleh pihak kecamatan setempat. “Kalau sesuai amanah per desa ada 3 PLD, tapi untuk saat ini belum memenuhi data, sehingga 1 PLD mendampingi 4 desa,” terangnya.

Menurutnya, untuk PD yang rekrutment baru hampir 99 % berasal dari daerah setempat, kecuali kalau eks PNPM masih banyak yang bertugas di luar Tuban, sedangkan untuk  orang Tuban sendiri juga masih banyak yang bertugas di luar.

“Untuk pendamping desa yang eks PNPM saat ini tugas mereka sudah berakhir, kemudian sekarang disalurkan untuk menjadi pendamping desa yang bertugas di kecamatan, namun juga masih banyak yang bertugas di luar. Kita tidak punya wewenang karena provinsi yang menempatkan,” pungkasnya.

Harapannya, dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas bisa bertugas di wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal masing-masing, sehingga pendamping desa bisa mengontrol langsung terkait anggaran maupun kegiatannya.

“Kita pengennya yang eks PNPM bisa bekerja di Tuban semua, jadi wilayah Tuban diisi oleh orang Tuban sini sendiri, sehingga nantinya bisa menjalankan tugas sesuai arahan dari pusat,” tutup Soesilo. (har/riz)

/