kabartuban.com – Wacana pemerintah pusat membuka kran impor beras, mendapat tanggapan dari sejumlah kelompok petani, mereka menolak akan wacana itu, karena kebijakan tersebut dinilai akan menjatuhkan harga gabah di level petani dan menggerus keuntungan.
Seperti diketahui, wacana impor beras dari sejumlah pihak belakangan ini mulai mencuat. Hal itu dipicu oleh kenaikan harga beras yang terus berlanjut hingga Januari 2018 ini, sehingga dirasa perlu buka keran impor.
Seperti yang disampikan oleh Siswono, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Utomo Desa Tambakrejo, yang menolak impor beras. Karena menurutnya, impor beras akan membuat harga Gabah Kering Panen (GKP) petani jatuh hingga di bawah Rp 4 ribu per kilogram (Kg). Karena untuk menutup modal, setidaknya harga GKP Rp5.355 per Kg.
“Kami tidak setuju impor karena harga beras akan jadi murah sementara harga Rp5.355 saat ini adalah harga standar,” kata Siswono kepada kabartuban.com, Rabu (10/1/2017).
Hal yang sama juga disampikan Ketua Gapoktan Margo Makmur Desa Kanorejo, Bambang Dwi Susanto mengatakan, luas tanam padi saat ini mencapai 247 Ha. Namun, jumlah produksi pada musim panen kali ini tidak maksimal disebabkan terserang hama.
Dia mencatat dari 247 Ha sawah, 10 Ha mengalami gagal panen, 167 Ha hanya mampu panen 20 persen dari kondisi normal atau sekitar 267 ton GKP. Sisanya, seluas 70 Ha panen normal atau sekitar 560 ton GKP. Jika ditotal, Desa Kanorejo menghasilkan 827 ton GKP atau 430 ton beras.
Penurunan produksi tersebut akan semakin menghimpit petani jika pemerintah membuka keran impor beras. “Produksi petani tidak akan terserap kalau pemerintah mengimpor beras lagi,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, Murtadji, menerangkan sampai saat ini belum dibutuhkan impor beras, karena di Tuban sendiri sudah surplus, dan ini menjadi penyanggah kebutuhan pangan nasional, apalagi di Kabupaten Tuban sudah mulai panen sejak minggu kemari dan akan terus panen.
“Untuk Import beras kami kira belum di butuhkan karena panen padi melimpah di kabupaten Tuban” ujar Mutadji (10/01/2018).
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima kabartuban.com di laporkan surplus padi di Tuban dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tercatat, pada tahun 2015 luas tanam mencapai 90.036, untuk luas panen sampai 87.984, sedangkan surplusnya sebanyak 187.356 ton atau 54,49 persen, 2016 luas tanam yang dimiliki 98.182, sedangkan luas panennya 98.194 dan suplus beras capai 211.241 ton atau 57,44 persen.
“Untuk tahun 2017 lebih tinggi dari 2016, data riil minggu depan mas, karena kami baru koordinasi dengan BPS,” terangnya.
Sementara, Direktur Benih Ditjen Tanaman Pangan Kementerian RI selama 3 hari, sejak (5-7 januari 2018) mengunjungi Tuban untuk mengikuti langsung panen padi 17 titik di Kecamatan Widang, Rengel dan Palang dalam rangka melakukan supervisi secara nasional terhadap realisasi panen bulan Januari, dan sekaligus memberikan keyakinan pemerintah juga mengartakan belum perlu melakukan impor beras karena stok pangan nasional masih tercukupi.
Dalam kesempatan ini pula, disampikan untuk tahun 2018 akan diprioritaskan adanya penambahan kuota bantuan subsidi benih padi di kabupaten Tuban yang pada tahun 2017 telah direalisasikan sebanyak 29.000 hektar sehingga mampu mengurangi biaya saprodi petani. (Dur)
