Ratusan Bendahara Desa Kabupaten Tuban Mengikuti Kegiatan Monev

127

kabartuban.com – Sebanyak 115 orang Bendahara Desa diundang sebagai perwakilan dari 20 kecamatan dan 311 desa yang ada di Kabupaten Tuban mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bendahara Desa Kabupaten Tuban di Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban, Rabu ( 29/11/2017).

Acara tersebut juga mengundang Wakil Bupati Tuban, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, dan Inspektur Kantor Inspektorat Tuban untuk turut serta memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio. Dalam sambutannya, disampaikan mengenai kebanggaan KPP Pratama Tuban untuk dapat melayani seluruh Bendahara Desa di Kabupaten Tuban serta disampaikan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan monitoring dan evaluasi.

“Bukan untuk menghakimi, kegiatan monitoring dan evaluasi ini harapannya dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dari Bendahara Desa sehingga bisa tertib dan patuh dalam pelaporan pajaknya”, ungkap Eko.

Di akhir sambutannya, Eko menyampaikan permohonan maaf jika ada pelayanan yang dirasa belum baik, KPP Pratama Tuban sangat terbuka terhadap masukan dari Wajib Pajak agar dapat terus memperbaiki pelayanannya kepada semua Wajib Pajak.

Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Sebelum membuka acara secara resmi, disampaikan betapa pentingnya acara monitoring dan evaluasi ini dari sisi pemerintah daerah. Perlu disadari dan dipahami bahwa beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan penerimaan negara cukup berat, oleh karena itu Bendahara Desa secara keseluruhan diajak untuk berperan aktif dalam mendukung pengumpulan penerimaan negara mengingat manfaatnya untuk negara kita. Apalagi dengan kenyataan bahwa sebanyak Rp 12 Milyar APBD Kabupaten Tuban dialokasikan untuk Bendahara Desa (0,5% dari total APBD Kabupaten Tuban).

Pengarahan lainnya dilakukan oleh wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Dihimbau agar Bendahara Desa dapat tertib memenuhi kewajiban perpajakannya, karena mayoritas peserta yang diundang dalam acara monitoring dan evaluasi ini adalah bendahara yang dirasa masih perlu untuk diedukasi kewajiban perpajakannya.

Perwakilan dari Kantor Inspektorat Tuban menyelipkan informasi tambahan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bendahara Desa, seperti ketentuan kas tunai maksimal sebesar Rp 10 juta maupun ketentuan serah terima terhadap semua transaksi pemanfaatan dana desa. Sedangkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tuban memberikan pengarahan mengenai fungsi mereka dalam pendampingan secara yuridis kepada seluruh Bendahara Desa serta menyampaikan prinsip tunggal agar tidak terseret dalam permasalahan-permasalahan yang tidak benar yaitu: “Lakukan Sesuai SOP”.

Setelah tamu undangan khusus menyampaikan pengarahan kepada para peserta, maka sesi penyampaian materi dilaksanakan oleh Account Representative KPP Pratama Tuban, Firdaus Hanafi. Pada kesempatan tersebut Firdaus mengupas tuntas mengenai kewajiban Bendahara Desa: Memungut, Menyetor, dan Melaporkan.

Dijelaskan juga mengenai jenis-jenis pajaknya, serta bagaimana cara melakukan penghitungan pajaknya. Setiap peserta sejak awal acara telah dibekali dengan buku Bendahara Mahir Pajak dan handout yang berisi tabel mudah untuk memahami perpajakan bendahara desa, matriks kewajiban perpajakan bendahara desa, serta cara menghitung pajak bendahara desa. Pada akhirnya acara ini diharapkan sukses mengedukasi Bendahara Desa agar lebih memahami kewajiban perpajakannya. (dur/adv)

Apa Komentarmu?

SHARE