kabartuban.com – Kabupaten Tuban di bawah kepemimpinan H. Fathul Huda (Bupati) dan Ir. H. Noor Nahar Husein (Wabup) terus menggembar – gemborkan pembangunan dan meluncurkan berbagai program dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat.
Komitmen sang Bupati untuk memperbaiki taraf hidup dan keadaan masyarakat Tuban terus digemborkan. Mulai tidak mengambil jatah gaji dan dialihkan ke kegiatan sosial, hingga memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat sampai dengan uang pribadinya. “Kalau ada yang sakit dan tidak ada biaya, segera laporkan ke saya. Akan saya bantu dengan uang pribadi saya,” tegas Bupati dalam sebuah acara bersama masyarakat Kecamatan Kerek beberapa waktu yang lalu.
Namun bagaiman dengan orang disekitarnya dan di bawahnya. Sudahkah mereka mampu mengejawantahkan Visi Misi Bupati, sepertinya masih perlu dikaji ulang. Dalam sebuah kesempatan sambutan Hari Jadi Tuban beberapa waktu yang lalu, Bupati sempat menyinggung, “Kita semua harus bekerja dengan baik dan tulus untuk rakyat, jangan ada yang “nakal”. Kalau ada yang nakal, apalagi melakukan penyelewengan (korupsi), ini ada pak Kajari yang siap membantu mengatasinya (koruptor),” ucap Bupati sambil menunjuk isyarah kepada Kajari Tuban yang waktu itu juga hadir.
Ketika ada jargon anti korupsi muncul (wujudkan Tuban bebas korupsi), banyak pendapat masyarakat yang menarik untuk disimak. Kepada wartwan media ini, sejumlah masyarakat menyampaikan pendapatnya. Baik secara langsung maupun melalui sejumlah akun sosial media.
Di akun media sosial facebook, banyak akun warga Tuban yang memandang sinis pemberantasan korupsi di Bumi Tuban. Begitu juga masyarakat umum yang ditemui kabartuban.com.
Kepada wartawan media ini, seorang pegawai swasta, Ahmad Zaini mengatakan, “Korupsi yang mencolok sih mungkin nggak banyak mas yang ketahuan, tapi bagaimana bisa dihilangkan, wong kayak udah jadi prinsip di hati para pegawai, tiada hari tanpa korupsi. Paling tidak gratifikasi mas, suap, sogok, mark up laporan kegiatan dsb,” “sudah jadi rahasia umum,” ujarnya.
Di pihak lain, seorang praktisi usaha kecil menengah, Mulyono juga menyatakan, “Mau bersih gimana mas, Ngipi.?!, saya ini seringkali diundang menjadi trainer industri kecil, fee yang saya terima dengan tanda terima yang saya tanda tangani itu bisa beda 50%. Belum lagi kalau ada pameran, ada jatah akomodasi dari Pemerintah, itu nerima juga paling 50% s.d 60%. Itu sudah dari jaman dulu mas, ganti Bupati juga belum ada perubahan,”
Tidak hanya itu, seorang pemilik toko material bangunan yang tidak mau disebutkan namanya juga berpendapat, “Kalau korupsi langsung uang besar, mungkin banyak yang berani, takut masuk bui. Tapi kalau yang kecil – kecil sampai saat ini juga masih jadi jatah camilan para pejabat itu mas, meskipun kecil kalau diakumulasikan, jadinya kan sama saja besar.” “Di tempat saya itu jadi langgganan belanja sejumlah pegawai, ya sama aja dari dulu. Mesti mintanya kwitansi yang berbeda dengan harga aslinya,” imbuhnya.
Berbeda dengan yang lain, salah satu pengusaha meuble yang juga tidak mau disebutkan namanya juga mengutarakan pendapatnya. “Sebenarnya semua juga sudah tahu mas, rahasia umum. Mau bersih bagaimana, wong mentalitas pegawainya masih banyak yang doyan duit rakyat. Itu pun tidak semua mas, jangan disama ratakan. Pegawai yang jujur dan baik juga masih banyak di kota ini.”
Dari sumber yang didapat kabartuban.com, jual beli Surat Perintah Kerja (SPK) proyek juga masih menjadi “kewajaran” di Tuban. Bukan hanya permainan orang – orang di eksekutif, namun sinergi koruptif dengan orang – orang di legislatif juga berlangsung dengan rapi.
Lebih lanjut dia berpendapat, “Pada kenyataannya program dan proyek pemerintah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Program kemiskinan, bisa jadi untuk memperkaya pelaksana program. Program perekonomian, bisa jadi hanya untuk membangun ekonomi para pemangku kepentingan. Program Pembangunan, bisa jadi hanya untuk membangun hasrat duniawi para pejabat terkait. Faktanya Tuban pada umumnya masih sangat jauh dari sejahtera.”
Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Heri Siswoyo, “Di Tuban ini masih banyak yang harus dikerjakan dan diperjuangkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, masyarakat miskin masih banyak, dan perlu adanya sinergitas bersama untuk mengatasi semua persoalan yang ada,” ungkapnya dalam forum komunikasi Politik di gedung KSPKP, Selasa (10/12/2013).
Tentunya masih banyak lagi pendapat masyarakat tentang korupsi di Tuban. Sebagaian besar menyatakan bahwa sulit dan seolah tidak mungkin bisa memberangus suap, sogo gratifikasi di Bumi Ronggolawe ini. (im)
