kabartuban.com – Merespon kabar kwalitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dianggap tidak layak di Kabupaten Tuban, aktivis Mahasiswa di Tuban buka suara. Mereka mengaku juga mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait hal ini, Senin (18/05/2020).
Tiga organisasi ekstrakampus di Tuban mengeluarkan pernyataan sikap merespon pelaksanaan distribusi BPNT di Kabupaten Tuban. Mahasiswa yang tergabung dalam PMII, HMI, dan GMNI satu suara meminta Pemerintah bersikap tegas terkait BPNT. Pemerintah diminta segera menyelesaikan dengan baik, agar tidak menambah catatan buruk bantuan masyarakat di Kabupaten Tubqn.
“Kami berharap Dinas terkait bisa bersikap tegas untuk menangani problematika BPNT, dan Dinsos harus memperhatikan mengecek barang sebelum barang bantuan itu diberikan kepada penerima kalau memang melihat kondisi barang bantuan tidak sesuai maka dinas sosial juga harus mengembalikan barang itu,” kata Chanif Muayyad Ketua PMII Tuban.
Sementara itu, Ketua GMNI Tuban Saiful Anwar juga meminta Pemerintah untuk tidak bermain dengan pengusaha dalam program ini.
“Pemerintah tidak boleh bermain mata dengan pengusaha yang menjadi mitra daripada pemasok barang BPNT untuk masyarakat,” kata Saiful Anwar.
Lebih lanjut Ketua GMNI Tuban mengatakan, dirinya berharap pemerintah Kabupaten Tuban melakukan controlling dan memantau pelaksanaan penyaluran dan kualitas produk dengan baik dan seksama agar tidak terjadi keluhan di masyarakat.
Berikut pernyataan sikap bersama PMII, HMI, dan GMNI Tuban ;
1. Kami berharap Dinas terkait untuk bersikap tegas dalam menangani problematika BPNT.
2. Pemda jangan memaksakan diri untuk membuat surat edaran yang kontraproduktif dengan semangat bansos sembako (BPNT) yang ada dalam pedum.
3. Pemerintah Daerah juga berperan sebagai pengawas Program harus mengoptimalkan pengawasan kualitas bahan pangan dari pemasok. Jangan ikutan masuk dalam hal teknis penyaluran bahan pangan.
4. Kami juga Berharap DPRD bisa untuk menyelesaikan masalah BPNT selaku controling apalagi momentum covid 19 ini .
5. Update data penerima juga harus sesuai dengan pedoman. Harapannya penyaluran BPNT yang berpegang pada 6T (tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas, dan administrasi) dapat terlaksana dengan baik dan optimal menekan angka kemiskinan.
6. Pemda beserta Dewan Mengevaluasi program BPNT yang sudah berjalan sampai hari ini. Agar tidak keluar dari koridor yang sudah ada. (dil/im)
