Kejari Tuban Imbau Masyarakat Tak Takut Lapor Jika Ada Indikasi Tipikor

28
foto: Muis Ari Guntoro, S.H. (Kepala Seksi Intelejen

kabartuban.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban imbau masyarakat untuk tidak takut jika ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Tuban. Hal tersebut disampaikan sebab masyarakat yang melakukan pelaporan sudah dilindungi oleh hukum sesuai dengan Pasal 42 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tuban, Muis Ari Guntoro menyatakan bahwa masyarakat yang berani melaporan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang akurat nantinya akan ditindak lanjuti oleh Kejari Tuban.
Tidak hanya itu, masyarakat Tuban yang melaporkan indikasi Tipikor dengan laporan yang valid dan terbukti maka akan mendapatkan premi dan piagam dari negara.

“Iya bisa seperti itu karna memang sudah diatur juga peran serta masyarakat, baik itu Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi apa yang berperan aktif tapi dalam kaitanya ini sudah valid loh ya dan sudah terukur, tentu saja kita juga akan start laporan itu tahapanya nanti juga akan kita sampaikan bagaimana perkembangannya sehingga nanti kita apresiasi tapi ya dengan syarat harus obyektif, jangan karena subyektif (si A tidak suka dengan si B),”ujar Muis.

Sementara itu, pada Pasal 42 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 42 itu berbunyi:
(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

PP yang dimaksud adalah PP no 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:

Mega Proyek Tuban Tak Kunjung Rampung, Kadis PUPR-PRKP Nilai Kontraktor Tidak Profesional

Komitmen Cegah Tipikor, Kejari Tuban: Peran Masyarakat Sangat Dibutuhkan

Mengenai pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi ini tercantum dalam Bab III pasal 7 sampai pasal 11. Pasal 7 ayat 2 berbunyi: ‘penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi (sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi). Masih lanjutnya, Kejari Tuban juga mempunyai kewenangan dalam bidang Perdata dan Tun sebagai jasa pengacara negara yang menjaga kewibawaan pemerintah.

“Misalnya katika ada keragu- raguan dari pemerintah, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMD) kita bisa mendampingi kaitannya pertimbangan hukum, misalnya ragu-ragu terkait apa yang akan dilakukan kedepanya bisa minta kita legal opinion dan itu yang kita masifkan atau pendampingan hukum suatu kegiatan dari awal sampai akhir Namanya legal Asisten,” tutup Muis. (nat/dil)