LBH KP Ronggolawe Tuban Adakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka HAKTP 16

32
foto: LBH KP Ronggolawe saat adakan penyuluhan dalam rangka hari anti kekerasan terhadap perempuan di ruang rapat DPRD Tuban

kabartuban.com – Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember, LBH KP.Ronggolawe bekerjasama dengan Kemenkumham RI melaksanakan rangkaian agenda Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Hukum yang pada hari ini bertepatan dengan hari Aids Sedunia pada tanggal 01 Desember 2022 mengangkat tema tentang “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual” bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban dimulai pukul 08.00 Wib, Rabu (1/12/2022).

Agenda penyuluhan hukum diikuti sebanyak 115 undangan yang terdiri dari multistakeholder meliputi unsur pergerakan mahasiswa, NGO, organisasi perempuan, universitas, organisasi lintas agama, disabilitas, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan dan media. Menghadirkan tiga narasumber yang ahli dibidangnya yakni dari Polres Tuban Edi Siswanto, Psikolog RSUD Ibu Lila Aristiani, serta LBH KP.Ronggolawe Khoirun Nasihin.

Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan seksual, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan sekual (TPKS) dan juga UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlidungan Anak.

“Artinya untuk membangun kesadaran hukum maka perlu untuk memahami substansi aturan yang memberikan hak perlidungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu juga mengetahui tentang alur penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ketika menerima laporan kekerasan seksual,” Ungkap Suwarti selaku Ketua Pelaksana Harian Kp Ronggolawe dalam sambutannya.

Karena jika terjadi, lanjutnya, kendala dalam penanganan kasus maka akan berdampak pada psikologi dan kerugian bagi korban. Oleh karena itu perlu adanya keterpaduan dalam menangani kekerasan seksual baik itu dari kepolisian, LBH dan lembaga layanan dalam memberikan perlidungan dan layanan terbaik bagi korban.

Selain itu dengan adanya UU 12/2022 tentang TPKS menurut pasal 25 ayat 1”Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya” menjadi acuan cepat tanggap bagi kepolisian dalam menangani kasus KS.

Sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak segera menindak pelaku. Karena fakta lapangan hasil investigasi dari LBH KP Ronggolawe kasus kekerasan seksual yang penangannanya lama atau tidak jelas kelanjutannya dikarenakan saksi dan alat bukti dibebankan kepada korban. Padahal jika merujuk pada tugas dan fungsi dalam penanganan korban KS, saksi dan bukti adalah tanggungjawab dari kepolisian.

Baca Juga: Stop! Korek Telinga Sebabkan Pembengkakan Gendang Telinga, Berikut Penjelasan Dokter Spesialis THT RSNU Tuban

Selama 17 tahun LBH KP.Ronggolawe melakukan advokasi dan memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 434 kasus kekerasan seksual dari jumlah keseluruhan yakni 1.681 kasus. Yang terdiri dari kasus KDRT, perkosaan, kekerasan dalam pacaran, kekerasan fisik, psikis, pencabulan, trafficking, persetubuhan, penelantaran ekonomi dan pelecehan seksual yang digambarkan pada grafik dibawah ini:

Baca Juga: Kali Kening Meluap Sebabkan Kecamatan Parengan Terendam

Sebagai langkah kongrit, LBH KP.Rongolawe bekerjasama dengan KEMENKUMHAM RI sejak tahun 2015 dan telah terakreditasi dengan nomor: M.HH-02.HN.03.03 2021. Dipercaya memberikan bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi yang rutin dilakukan setiap tahun. Hal tersebut untuk memberikan edukasi agar masyarakat melek dan sadar hukum.

Sehingga dilaksanakannya penyuluhan kali ini bertujuan agar masyarakat secara penuh memahami tentang alur penanganan hukum ketika ada masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum terutama kasus KS yang korbanya masih diusia anak.(Hin/Dil)