Pekerjaan Proyek Semrawut, Ketua DPRD Tuban Menilai Kinerja Pemkab Amburadul

69
foto: Kepala DPRD Kabupaten Tuban H. M. MIYADI, S.Ag, MM (dok. wartawan kabartuban)

kabartuban.com – Ketua DPRD Tuban H.M. Miyadi menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat ini amburadul. Salah satu alasan pernyataan Miyadi adalah semrawutnya sejumlah pekerjaan proyek pembangunan di Tuban yang tidak tuntas hingga penghujung tahun 2022. Hampir seluruh proyek yang digarap oleh Pemkab Tuban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, seperti halnya revitalisasi area publik GOR Jaya Anoraga, Rest Area hingga Alun-Alun Tuban, Kamis (05/01/2023).

“Mangkanya tugas PUPR dalam menjalankan tugas di perencanaan untuk membuka lelang di ULP sudah barang tentu ketika perencanaan sudah dilaksanakan, kalau belum kemudian dibuka dengan waktu sedemikian singkat, maka saya yakin tidak akan berhasil. Artinya kerja OPD saat ini amburadul,” kata Miyadi dihadapan sejumlah awak media.

Lebih lanjut Miyadi memaparkan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban saat ini pada tahun 2022 lalu ada persoalan problem yang menjadi kendala, pertama perencanaan yang kurang matang sehingga terjadi kemoloran lelang dan waktu menjadi mundur. Kedua adalah tidak siapnya pihak rekanan ketika mendapatkan lelang dengan hitungan waktu yang ada dan jumlah proyek yang dimenangkan kurang diperhitungkan.

“Dampaknya adalah terjadi kemoloran bahkan tidak selesai oleh masing-masing rekanan,” terangnya.

Baca Juga:

Waspada, BMKG Prediksi Hujan Petir Disertai Angin Bakal Guyur Tuban Hari Ini

Lebih Hemat Dibanding Motor Konvensional, Molindo Hadir Suguhkan Berbagai Keunggulan

Sebagai konsekwensi dari molornya pekerjaan proyek saat ini, Ketua DPRD Tuban tersebut menjelaskan bahwa ketika memang proyek terjadi kemoloran, maka sanksi yang harus diterapkan berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jika tetap ingin dikerjakan harus dilakukan Addendum.

“Dilakukan Addendum tidak melepas dari sanksi yang harus diberikan pada rekanan, tetap sanksi berjalan dan Addendum juga dijalankan. Kalau Addendum sudah diberikan waktu kemudian molor lagi maka Wanprestasi,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PRKP Tuban Agung Supriyadi menjelaskan, pihak rekanan akan diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 50 hari ke depan.

“Jika setelah diberikan kesempatan tersebut pihak rekanan masih tidak dapat menyelesaikan pekerjannya, maka akan diputus kontrak atau di blacklist. Selama masa itu sesuai aturan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per seribu setiap harinya dari nilai kontrak,” kata Agung saat dikonfrimasi terpisah. (hin/dil)