kabartuban.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus meminta kepala daerah untuk mengendalikan angka inflasi dengan alasan kenaikan angka inflasi yang terlalu tinggi bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Jokowi melihat, salah satu penyebab kenaikan angka inflasi adalah tarif air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh sebab itu, ia meminta kepada kepala daerah ntuk menahan kenaikan tarif air minum PDAM.
“Tarif PDAM hati-hati. Tarif PDAM ini juga bisa menjadikan inflasi naik,” kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Adapun Mantan Gubernur DKI Jakarta turut mengingatkan kepada pemerintah daerah harus bisa menjaga kenaikan harga yang diatur pemerintah. Selain PDAM, kenaikan tarif angkutan juga perlu menjadi perhatian.
Baca Juga:
Dinkes P2KB Tuban Imbau agar Masyarakat Tidak Konsumsi Chiki Ngebul
Resmi Dilantik, IPNU-IPPNU Tuban Siap Menuju Generasi Emas
Dilansir dari liputan6.com, pihaknya meminta sebisa mungkin agar Pemda menahan kenaikan tarif air minum yang dijual ke masyarakat. Namun jika tidak mempertahankan tarif, maka kenaikannya harus seminimal mungkin.
“Jadi dihitung betul. Kalau masih kuat, ditahan. Kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa asal sekecil mungkin,” jelasnya.
Dia memerintahkan kenaikan tarif air minum tidak boleh 100 persen dari harga sebelumnya. Sebab dia telah menerima data, beberapa Pemda telah menaikkan tarifnya di atas 100 persen.
” Jangan sampai PDAM naik 100 persen, data yang masuk ke saya ini ada (kenaikkannya tinggi),” kata Jokowi.
Sebagai informasi, penetapan tarif air minum memang menjadi kewenangan setiap kepala daerah. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur penerapan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi, dan setelah disetujui dewan pengawas. (mel/dil)