kabartuban.com – Memasuki pertengahan Mei 2026, proyek fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban belum juga menunjukkan tanda-tanda dimulai. Kondisi tersebut memicu sorotan tajam dari DPRD Tuban karena dinilai berpotensi mengulang persoalan keterlambatan proyek seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Padahal, DPRD Tuban sebelumnya telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar proses lelang proyek fisik APBD 2026 bisa dilakukan lebih awal.
Langkah itu dimaksudkan untuk meminimalisir proyek molor yang kerap terjadi menjelang akhir tahun anggaran.
Keterlambatan proyek pada 2025 lalu masih menjadi perhatian serius. Saat itu, sejumlah pekerjaan fisik tidak selesai tepat waktu dengan alasan cuaca dan berbagai kendala teknis lainnya. DPRD menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang pada tahun ini.
Sorotan keras datang dari Komisi I DPRD Tuban. Mereka mempertanyakan lambannya proses pelaksanaan proyek fisik yang hingga kini belum memasuki tahap lelang.
Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar paket proyek fisik segera diproses sejak awal tahun agar pengerjaan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Kalau hingga saat ini belum ada satu pun pekerjaan fisik yang dilelang, ini perlu dilakukan pemanggilan,” ujar Siswanto pada Selasa, (12/05/2026).
Menurutnya, lambannya progres proyek menunjukkan adanya persoalan serius di internal dinas terkait. Ia bahkan mempertanyakan mengapa hasil evaluasi dan arahan DPRD sebelumnya seolah tidak dijalankan.
“Kalau sampai bulan Mei ini belum ada progres ya kebangetan, mas. Ada apa ini? Seharusnya APBD 2026 ini sudah bisa berjalan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Siswanto berharap pembangunan infrastruktur pada tahun ini dapat berjalan tepat waktu tanpa adanya proyek mangkrak ataupun keterlambatan seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, percepatan pelaksanaan proyek sangat penting karena menyangkut pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, menjelaskan bahwa belum dimulainya proses lelang proyek APBD 2026 disebabkan adanya revisi dan penyesuaian harga satuan.
Ia mengatakan, terdapat sejumlah bahan pokok konstruksi yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan sehingga membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan anggaran.
“Ini masih ada revisi dan penyesuaian harga satuan. Ada beberapa item bahan pokok konstruksi yang mengalami kenaikan cukup signifikan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai target penyelesaian revisi anggaran tersebut, Agung berharap prosesnya bisa segera rampung dalam waktu dekat.
“Secepatnya, mas. Moga-moga minggu depan selesai,” pungkasnya. (fah)
