Kabartuban.com – DPRD Kabupaten Tuban menyoroti pengawasan penyaluran bantuan pangan setelah muncul keluhan masyarakat terkait kondisi beras bantuan yang diduga berubah warna menjadi kekuningan dan beraroma apek.
Anggota Komisi III DPRD Tuban, Luqmanul Hakim, menilai bantuan untuk masyarakat harus diberikan dengan tetap memperhatikan kelayakan dan martabat penerima. Menurutnya, pengawasan seharusnya dilakukan sejak sebelum bantuan didistribusikan kepada masyarakat.
“Bantuan untuk masyarakat harus bermartabat. Sekalipun hal itu mungkin bukan kesengajaan, kontrol harusnya dilakukan sebelum bantuan itu didistribusikan,” ujar Luqmanul Hakim.
Ia menilai kondisi beras yang disebut berwarna kuning dan beraroma tidak semestinya perlu segera ditindaklanjuti. Sebab, bantuan pangan seharusnya membantu meringankan beban masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
“Tidak pantas jika rakyat yang sedang kesulitan justru disuguhi bantuan yang tidak layak. Bantuan ini sedianya untuk mereka yang kurang mampu agar meringankan beban. Jika kemudian kualitasnya buruk tentu saja ini akan membuat penerima nelangsa,” katanya.
Luqmanul menambahkan, apabila beras tersebut terbukti tidak layak konsumsi, penyalurannya dinilai bertentangan dengan tujuan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara aman dan layak.
Karena itu, DPRD Tuban memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, beras yang terbukti tidak layak konsumsi harus segera ditarik dan ditindaklanjuti.
Kedua, perlu dilakukan audit terhadap sistem pengawasan serta kualitas mutu beras bantuan untuk mengetahui penyebab persoalan tersebut.
“Ketiga, harus ada semacam posko aduan agar masyarakat penerima dapat mengadu dan melapor jika kualitas beras yang diterima kurang layak,” imbuhnya.
Menurut Luqmanul, mekanisme pengaduan penting agar keluhan masyarakat dapat segera diterima dan ditangani oleh pihak terkait. Dengan demikian, distribusi bantuan pangan ke depan dapat lebih terkontrol dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat tetap terjamin. (Meylia)
