Pantai Panduri, Desa Tasikharjo, Transparansi Anggaran Desa, Dana CSR, APBDes, Mualim, Pilkades 2027

Kabartuban.com – Transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan puluhan warga Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Mereka mendatangi balai desa, Selasa (17/11/2026), untuk meminta penjelasan terkait sejumlah sumber pendapatan dan penggunaan anggaran desa, termasuk pengelolaan wisata Pantai Panduri yang disebut-sebut melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan hingga ratusan juta rupiah.

Tak hanya soal Pantai Panduri, warga juga mempertanyakan realisasi janji kampanye kepala desa terkait subsidi pembayaran air minum (PAM), serta kejelasan hasil penyewaan Tanah Kas Desa (TKD).

Koordinator warga, Mualim, mengatakan kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan mengajak pemerintah desa duduk bersama melalui musyawarah terbuka. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara terperinci bagaimana keuangan desa dikelola dan digunakan.

Ia mempertanyakan akses masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa. Sebab, meskipun laporan disebut telah disampaikan kepada pihak terkait, warga menilai informasi tersebut belum terbuka secara luas.

Sorotan paling besar diarahkan pada pengelolaan Pantai Panduri. Mualim menyebut terdapat anggaran dari CSR sejumlah perusahaan serta kontribusi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk pengembangan kawasan wisata tersebut.

Nilainya ditaksir mencapai sekitar Rp900 juta lebih. Namun, ia mengaku belum memperoleh rincian pasti mengenai sumber maupun penggunaan dana tersebut.

“Anggaran dari CSR berapa, kemudian patungan Pokdarwis berapa, itu tidak kecil angkanya. Sekitar Rp900 juta sekian. Soal detailnya memang kami tidak pegang,” ungkap Mualim.

Menurutnya, hingga kini masyarakat belum mendapatkan laporan pertanggungjawaban secara terperinci mengenai pengelolaan keuangan Pantai Panduri. Karena itu, warga meminta pemerintah desa menunjukkan bukti pemasukan dan pengeluaran, termasuk kuitansi transaksi.

Mereka juga mendorong agar pengelolaan Pantai Panduri memiliki landasan aturan yang jelas melalui Peraturan Desa (Perdes).

“Kami mintanya harus ada bukti kuitansi pembayaran dan pengeluaran. Sejauh ini kan tidak ada rinciannya,” tegasnya.

Sayangnya, musyawarah yang diagendakan Selasa siang tersebut belum menghasilkan penjelasan menyeluruh. Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, disebut berhalangan hadir karena mendapat undangan mendadak dari Bupati Tuban di Pendopo Kabupaten.

Warga pun belum mendapatkan jawaban yang mereka harapkan. Mualim mengatakan pihaknya akan kembali meminta penjelasan dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan Kamis (19/11/2026).

“Kami akan menanyakan kejelasan LPJ-nya besok Kamis. Tadi sekretaris desa juga belum berani menyampaikan saat kami bertanya. Perangkat desa tidak memberikan jawaban,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tasikharjo, Mochammad Sholeh, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban hasil pengelolaan TKD setiap tahun telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Adapun terkait PAM, menurutnya, laporan keuangan diterbitkan oleh pengurus PAM dan disampaikan kepada pemerintah desa. Pendapatan dari pengelolaan tersebut juga masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Untuk PAM selalu dilaporkan ke desa dan menjadi PAD. Pihak PAM sudah berkoordinasi dengan sekretaris desa serta bendahara desa,” jelas Sholeh.

Baca juga : Tak Sekadar Pungut Sampah, Kader PDI Perjuangan Tuban Diajak Bangun Budaya Peduli Lingkungan

Meski demikian, ia mengimbau pengurus PAM agar menyampaikan laporan secara resmi dan terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkades 2027.

“Api kecil, tapi jika tidak teratasi dengan baik akan menimbulkan api besar,” pesannya.

Mengenai Pantai Panduri, Sholeh menerangkan bahwa sebelumnya terdapat anggaran dari pemerintah desa untuk pemadatan area parkir. Anggaran tersebut, kata dia, telah tercantum dalam APBDes.

Selain itu, dukungan CSR juga berasal dari perusahaan yang berada di sekitar wilayah Tasikharjo, mengingat desa tersebut merupakan kawasan ring satu Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Di sisi lain, Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, menilai persoalan yang dipertanyakan warga sebenarnya telah diselesaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Ia menyebut LPJ anggaran desa telah disampaikan hingga ke Inspektorat, melalui sistem informasi masyarakat, serta kepada pihak kecamatan.

Namun, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai rincian anggaran pengelolaan Pantai Panduri, Damuri meminta awak media mengonfirmasi kepada pendamping desa.

“Nanti ke pendampingnya langsung ya, yang lebih paham regulasi,” ujarnya.

Pendamping Lokal Desa (PLD) Tasikharjo, Wawan Purwadi, mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh. Ia beralasan baru ditugaskan mendampingi Desa Tasikharjo sehingga belum memahami secara detail persoalan tersebut.

Menurutnya, pembahasan lebih lanjut juga belum dilakukan karena masih menunggu kehadiran kepala desa.

“Tadi mau dibahas, Pak Kades mendapat undangan mendadak dari Bupati di Pemkab,” pungkasnya.

Pertemuan lanjutan pada Kamis mendatang diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menjawab berbagai pertanyaan warga, terutama mengenai rincian pengelolaan dana Pantai Panduri. Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya menyangkut laporan administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. (fah)

Banner

Berita Terbaru

Artikel Lainnya