Sah, Pemkab dan DPRD Sepakati Enam Raperda

Kabartuban.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (18/11/2026).

Enam Raperda tersebut terdiri dari empat usulan eksekutif dan dua inisiatif DPRD Kabupaten Tuban. Sejumlah regulasi yang dibahas mencakup penataan perangkat daerah, pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, hingga pengaturan peredaran minuman beralkohol dan pengelolaan kelautan.

Adapun empat Raperda usulan eksekutif meliputi perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perangkat Desa, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Baca juga : DPRD Tuban Soroti Pengawasan Beras Bantuan

Sementara itu, dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban meliputi Raperda tentang Minuman Beralkohol (Minol) dan Raperda tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Kelautan.

Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan agenda penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi serta kesimpulan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III terhadap enam Raperda.

“Paripurna hari ini dalam rangka pendapat akhir dari masing-masing fraksi, kemudian kesimpulan dari masing-masing Pansus I, II, dan III berkenaan dengan enam Raperda. Empat Raperda dari eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban,” ungkap Sugiantoro.

Ia menjelaskan, dari empat Raperda inisiatif DPRD yang sebelumnya masuk dalam pembahasan, dua di antaranya telah disepakati pada tahun 2026. Kedua Raperda tersebut berkaitan dengan minuman beralkohol dan pemanfaatan serta pengelolaan kelautan.

Sedangkan dua Raperda lainnya, yakni tentang utilitas dan kebencanaan, masih dalam proses pembahasan. Mengingat waktu yang tersisa pada tahun ini relatif terbatas, pembahasan kedua regulasi tersebut kemungkinan dilanjutkan pada 2027.

Di sisi lain, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, pembahasan enam Raperda telah diselesaikan tepat waktu melalui kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Khusus Raperda tentang Minuman Beralkohol, ia menyebut terdapat perubahan materi yang cukup signifikan, bahkan lebih dari 50 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menekan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.

“Prinsipnya, kami tetap berkomitmen menekan peredaran minuman beralkohol agar tidak berkembang secara signifikan di Kabupaten Tuban,” tegasnya.

Setelah disepakati dalam rapat paripurna, tahapan selanjutnya adalah konsultasi ke pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga keenam Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati juga mengapresiasi inisiatif DPRD dalam mengusulkan regulasi yang dinilai dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (fah)

Banner

Berita Terbaru

Artikel Lainnya