Kabartuban.com – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban 2027 mulai menjadi perhatian. Di tengah harapan buruh untuk mendapatkan upah yang lebih layak, pemerintah daerah justru dihadapkan pada tantangan menjaga daya tarik investasi agar perusahaan tetap tertarik menanamkan modal di Bumi Wali.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban secara terbuka mendorong UMK 2027 ditetapkan sebesar Rp3,5 juta. Angka tersebut dinilai lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja dibanding sekadar mengikuti perhitungan kenaikan upah secara administratif.
Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji, mengatakan tuntutan tersebut didasarkan pada kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk menopang kehidupan keluarganya.
Menurutnya, upah minimum tidak boleh hanya dipandang sebagai angka yang tercantum dalam keputusan pemerintah. Lebih penting dari itu, besaran upah harus mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi para pekerja.
“Kalau kita berbicara tentang upah, jangan hanya melihatnya sebagai angka dalam sebuah keputusan. Kita harus melihat bagaimana buruh menjalani kehidupannya setelah menerima upah tersebut,” ujar Duraji.
Dia juga mengingatkan agar pertumbuhan industri dan masuknya investasi di Kabupaten Tuban berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Jangan sampai perkembangan industri terus melaju, aktivitas produksi semakin meningkat, tetapi kondisi ekonomi para pekerjanya justru tidak mengalami perubahan berarti.
“Jangan sampai industri terus tumbuh, investasi semakin berkembang, dan aktivitas produksi semakin meningkat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal,” tegasnya.
Tak hanya soal pemenuhan kebutuhan hidup, FSPMI juga menyoroti kesenjangan upah antara Kabupaten Tuban dengan sejumlah daerah yang masuk kawasan Ring 1 industri di Jawa Timur.
Baca juga: Rupiah Melemah, Harga Bahan Baku Jadi Perhatian UMKM
Sebagai daerah dengan aktivitas industri dan keberadaan perusahaan berskala besar, Tuban dinilai memiliki alasan kuat untuk terus memperjuangkan peningkatan upah. FSPMI berharap kebijakan UMK mendatang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga memperkecil kesenjangan upah antardaerah.
Di sisi lain, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengingatkan agar penetapan UMK tidak mengabaikan kondisi dan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, kebijakan pengupahan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan investasi di Kabupaten Tuban.
Lindra mengatakan pembahasan mengenai besaran UMK 2027 baru akan dilakukan bersama tim. Pemerintah daerah akan mengkaji sejumlah pertimbangan sebelum menentukan nominal kenaikan.
“Dalam waktu dekat ini Nanti kita akan mengkaji terkait nominalnya,” ujarnya.
Dia mengakui adanya tuntutan dari kalangan buruh yang menginginkan kenaikan UMK hingga 8,7 persen dari besaran sebelumnya. Namun, menurutnya, posisi UMK Tuban yang saat ini sudah berada di 15 besar tertinggi di Jawa Timur juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
“Jangan sampai mengganggu investor, jangan sampai itu nanti tidak bisa masuk di Kabupaten Tuban,” kata Lindra.
Dia menegaskan, pemerintah daerah akan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam menentukan kebijakan pengupahan. Selain itu, perkembangan sektor-sektor ekonomi yang telah diatur dalam peraturan daerah juga akan menjadi perhatian pemerintah.
“Perkembangan sektor-sektor itu sudah general dalam Perda-nya, nah itu nanti yang kita perjuangkan,” pungkasnya.
Kini, penetapan UMK Tuban 2027 menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, buruh berharap upah yang diterima mampu mengejar kebutuhan hidup yang terus berkembang. Di sisi lain, pemerintah dituntut menjaga iklim investasi agar pertumbuhan industri tetap berjalan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. (fah)
