kabartuban.com — Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI melakukan pertukaran informasi dengan Thailand Institute of Justice (TIJ) untuk memahami kebutuhan keadilan masyarakat dan memastikan akses bagi kelompok rentan di Indonesia.
Kepala Biro Humas Kemenkumham, Hantor Situmorang, menyatakan bahwa Kemenkumham menghadapi tantangan dalam memberikan akses keadilan dan mereformasi sistem peradilan pidana.
“Untuk itu kami mempelajari berbagai program yang ada di TIJ sehingga bisa diadaptasi di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dilansir dari Antaranews, Kamis (26/09/2024).
Kunjungan studi ke TIJ berlangsung di Bangkok pada Rabu (25/09/2024). Hantor menambahkan bahwa wawasan dari program TIJ akan membantu inovasi dalam proses peradilan di Indonesia. Dia menilai pendekatan TIJ menawarkan model kolaborasi yang kuat untuk adaptasi.
Hantor juga menyoroti program survei kebutuhan keadilan TIJ yang penting untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan mudah diakses.
“Survei kebutuhan keadilan yang dilakukan oleh TIJ menyoroti pentingnya memahami kebutuhan keadilan masyarakat yang sebenarnya,” ungkapnya.
Selain itu, Kemenkumham mempelajari program lain seperti justice innovation unit yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal. Hantor berharap Kemenkumham dapat menerapkan program TIJ untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia.
“Kami berharap kunjungan ini menandai dimulainya kolaborasi yang lebih dalam antarlembaga di kedua negara,” tuturnya.
Director of Office for the Bangkok Rules and Treatment of Offenders TIJ, Chontit Chuenurah, menyebutkan TIJ telah bekerja sama dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam bidang keadilan, seperti penyebaran Bangkok Rules yang berfokus pada kebutuhan khusus perempuan.
TIJ adalah lembaga penelitian yang berafiliasi dengan Jaringan Program Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana PBB, berfokus pada promosi reformasi peradilan melalui inovasi. (za)
