kabartuban.com – Upaya DPRD Tuban meredam konflik di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio justru memantik kontroversi baru. Pengelola klenteng mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait kunjungan dewan, sehingga memunculkan kesan “datang tanpa diundang”.
Kuasa hukum Tio Eng Boo, Nang Engki Anom Suseno, menegaskan hingga kegiatan berlangsung, klainnya sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan. Ia mempertanyakan kejelasan pihak yang disebut telah menerima surat tersebut.
“yang jelas, Kalau merujuk surat mandat yang diberikan Sudomo Margonoto, ya dari kami seharusnya yang menjadi pengelola. Tapi tidak ada pemberitahuan apa pun,” ujarnya.
Engki menilai kunjungan tanpa komunikasi resmi sebagai langkah yang tidak profesional. Menurutnya, lembaga sekelas DPRD semestinya menjunjung etika koordinasi sebelum melakukan agenda resmi.
“lucu sih, lembaga terhormat datang tapi tanpa pemberitahuan,” tambahnya.
Selain soal kunjungan, polemik juga merembet ke rencana Kirab Kimsin yang digagas pihak lain. Pengelola menilai agenda tersebut tidak sesuai dengan tradisi, karena tidak berdekatan dengan peringatan hari jadi klenteng.
Ia bahkan mengingatkan adanya aturan spiritual yang harus dipatuhi, termasuk izin kepada Kong Tjo. Jika dipaksakan, kegiatan itu dikhawatirkan menyesatkan umat.
“Pelaksanaan pada 1–3 Mei tersebut dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Karena itu, Gunawan Putra Wirawan mengingatkan pihak-pihak terkait agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut,”
“Sudah banyak Para stakeholder para mantan ketua umum yang memberikan teguran secara halus kepada orang orang ini. Maka pesan kami bertobatlah, jangan terlalu jauh tersesat,”
Pengelola pun menegaskan tidak akan memfasilitasi kegiatan tersebut. Bahkan, mereka telah mengirim surat ke instansi terkait agar tidak menerbitkan izin.
Hasilnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tuban (DLH-P) pada 20 April 2026 resmi menangguhkan perizinan kegiatan tersebut.
Di sisi lain, Go Tjong Ping, Selaku pihak yang mengaku menjadi panitia menyatakan telah mengantongi izin secara spiritual melalui Kong Tjo. Ia juga mengaku sebelumnya mendapat dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah.
“Sebelumnya kan sudah setuju sama DPRD, dan Pemkab, kok tiba-tiba Dinas Perhubungan malah gak memberi izin ini gimana sih,” ujarnya kesal.
Namun, keputusan penangguhan izin membuat jumlah peserta yang semula diperkirakan mencapai 50 ribu orang menurun drastis.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, membantah tudingan bahwa kunjungan dilakukan tanpa pemberitahuan. Ia menegaskan pihaknya datang atas perintah pimpinan dan telah melakukan koordinasi.
Menurutnya, konfirmasi juga sudah dilakukan melalui petugas keamanan setempat yang disebut telah menerima surat pemberitahuan.
Fahmi menekankan, kehadiran DPRD bertujuan mengurai konflik sekaligus mengawal agenda budaya yang dinilai berdampak positif bagi perekonomian daerah.
Namun, ia menyayangkan keputusan penangguhan izin oleh DLH-P yang dinilai terlalu cepat merespons keberatan dari salah satu pihak.
Menanggapi penilaian Gunawan Putra Wirawan yang menyebut kegiatan tersebut tidak sesuai, Fahmi Fikroni memilih tidak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan bahwa pihak Tjong Ping telah menempuh prosedur perizinan secara spiritual.
“Sudah dilakukan pwak pwe sebagai bentuk permohonan izin kepada Dewa Kong Tjo,” pungkasnya. (fah)