Tuntut Keadilan untuk Tiga Anggotanya, Ratusan PSHT Datangi Polresta Tuban

Kabartuban.com – Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Tuban mendatangi Mapolresta Tuban, Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan terhadap tiga anggota PSHT di wilayah Kecamatan Merakurak yang terjadi pada Jumat (6/11/2026).

Aksi tersebut dipicu kondisi salah satu korban bernama Okta yang hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami sejumlah patah tulang. Selain mengawal kasus terbaru, massa juga menuntut penyelesaian kasus dugaan penganiayaan pada 21 Agustus 2026 yang hingga kini masih menyisakan seorang terduga pelaku berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Koordinator aksi, Matnur, mengungkapkan, tiga korban dalam peristiwa terbaru diduga lebih dahulu dipepet hingga terjatuh sebelum kemudian dianiaya.

Akibat kejadian tersebut, Okta mengalami patah beberapa bagian tulang, mulai tulang rusuk, tulang selangka hingga dagu. Kondisinya disebut belum memungkinkan untuk pulang dari rumah sakit.

“Saudara kita dipepet sampai terjatuh. Setelah itu dianiaya. Salah satu korban, Okta, mengalami patah tulang rusuk, tulang selangka dan dagu. Sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit,” ungkap Matnur saat menyampaikan tuntutan.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus upaya mengawal proses hukum agar perkara yang menimpa anggota PSHT tidak berhenti di tengah jalan.

Matnur menegaskan, pihaknya meminta kepolisian menangani perkara secara adil, cepat, dan tuntas. Ia juga menyinggung kasus pada 21 Agustus lalu yang belum sepenuhnya selesai karena masih ada satu orang yang dicari polisi.

“Kami ingin mengingatkan pihak kepolisian agar bertindak adil dalam menangani kasus. Ketika ada warga PSHT yang menjadi korban, harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas,” tegasnya.

Ia juga menyebut terdapat rekaman video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap korban di depan sebuah gerai Alfamart. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat sekitar tujuh orang yang diduga terlibat dalam aksi intimidasi tersebut.

“Korban dibawah umur semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tuban, IPDA Priyanto, menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada Jumat tersebut baru dilaporkan pada Sabtu (7/11/2026).

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, kejadian bermula ketika dua kelompok berpapasan di Jalan Letda Sucipto. Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi aksi pemukulan menggunakan alat yang dibawa salah satu pihak pelaku.

Peristiwa kemudian berlanjut hingga lokasi kedua di depan Alfamart, Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak. Di lokasi tersebut, sempat terjadi aksi saling tendang hingga salah satu pihak terjatuh.

“Awalnya di Jalan Letda Sucipto ada gerombolan pertama yang berpapasan dengan gerombolan kedua. Setelah itu terjadi pemukulan menggunakan alat yang dibawa terduga pelaku. Kemudian peristiwa berlanjut ke TKP kedua di depan Alfamart Mandirejo,” jelas Priyanto.

Priyanto menyebut terdapat tiga korban dalam perkara tersebut. Penanganannya dibagi menjadi dua unit, yakni Unit Pidana Umum (Pidum) untuk kejadian pertama dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) karena perkara di lokasi kedua melibatkan anak-anak.

Hingga kini, polisi masih mendalami identitas serta jumlah terduga pelaku. Untuk kejadian di lokasi kedua, penyidik belum dapat meminta keterangan korban secara langsung karena beberapa di antaranya masih menjalani perawatan medis.

“Untuk sementara masih kami dalami. Ada korban pada TKP ke 2 ada yang mengalami patah tulang dan masih berada di rumah sakit. Jadi, kami belum bisa meminta keterangan secara lengkap,” terangnya.

Terkait kasus 21 Agustus 2026 yang turut disuarakan massa, Priyanto memastikan polisi masih melakukan pencarian terhadap DPO. Menurutnya, upaya pencarian telah dilakukan sejak awal penanganan perkara, tetapi hingga kini keberadaan yang bersangkutan belum ditemukan.

Polisi juga merespons tuntutan massa yang meminta perkara segera dituntaskan. Priyanto menyatakan penyidik masih menjalankan tahapan penanganan perkara sesuai prosedur operasional standar (SOP).

Massa sendiri memberikan tenggat waktu satu pekan agar kasus tersebut menunjukkan perkembangan signifikan. Jika tidak ada penyelesaian, mereka mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar.

Aksi tersebut menjadi peringatan bagi kepolisian agar penanganan perkara tidak berlarut-larut, terlebih salah satu korban masih harus menjalani perawatan akibat luka serius yang dialaminya. (fah)

Banner

Berita Terbaru

Artikel Lainnya