kabartuban.com – Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang teralokasi di Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP), Kabupaten Tuban mendapat sorotan anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) setempat, utamanya soal pengalokasian bantuan sapi dari angaran cukai tersebut.
Cancoko, salah satu anggota DPRD dari Partai Demokrat ini mengingatkan, Dinas terkait setidaknya melakukan kajian sebelum melaksanakan kebijakan dengan anggaran yang ada, agar program tersebut tepat sasaran dan berdayaguna.
“Harus diperhatikan, bagaimana program itu mampu mengentas kemiskinan dan berdampak pada masyarakat yang membtuhkan,” kata Cancoko (9/09/2017).
Pada DPP, dana yang dialokasikan di gunakan untuk bantuan sapi betina Peranakan Ongole (PO), Chopper Multiguna, Pakan Kosentrat, bantuan kendaraan dan beberapa bantuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan peternakan.
“Yang paling penting, dana itu tepat sasaran, jangan sampai orang yang mampu justru mendapatkan bantuan itu, dan orang miskin yang sebenarnya butuh ditingkatkan ekonominya malah tidak dapat,” terang Cancoko.
Cancoko menyebut, kebijakan tersebut perlu mendapatkan pengawsan bersama, baik masyarakat maupun pemerintak daerah. Apalagi sejauh ini pihaknya belum pernah mengetahui adanya survey yang dilakukan dinas terkait, soal masyarakat dan kelompok yang tepat mendapatkan bantuan.
“Hasil evaluasi penerima program bantuan di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada, bagaimana kondisinya saat ini, berkembang atau tidak. Kami berharap program itu jangan hanya seremonial kemudian tidak terpantau kelanjutanya,” tegas Politisi Demokrat ini.
Untuk diketahui, tahun ini Pemkab Tuban memperoleh dana bagi hasil tembakau sebesar Rp 18,1 miliar yang dikelola 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tuban. Dan DPP Tuban, menerima alokasi sebesar Rp 3,2 miliar. (Luk)