Kabartuban.com – Langkah pembangunan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban kembali mendapat dukungan pemerintah. Kali ini, dukungan tersebut diwujudkan melalui pertukaran Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan PT Pertamina (Persero), dengan nilai aset yang dipertukarkan mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tukar-Menukar BMN. Salah satu aset yang diserahkan Kemenhut berupa lahan seluas 3.287.846 meter persegi berikut pagar permanen seluas 2.734 meter persegi.
Sebagai gantinya, Kemenhut menerima sejumlah aset pengganti milik Pertamina yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aset tersebut mencakup gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, persemaian permanen dan modern, plasma nutfah, hingga jembatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pertukaran aset tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung terwujudnya swasembada energi nasional.
“Sebagai bentuk komitmen yang kuat untuk mewujudkan swasembada energi, dengan senang hati BMN Kementerian Kehutanan di Tuban kita tukar untuk memaksimalkan proyek strategis nasional tersebut,” ujarnya, sebagaimana dilansir Bloomberg Technoz, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan lahan untuk pembangunan sekaligus pengoperasian proyek GRR Tuban.
Penandatanganan dilakukan Kepala Biro Umum Kemenhut Irfan Mudhofar yang mewakili Sekretaris Jenderal Kemenhut bersama Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M Erry Sugiharto. Prosesi tersebut disaksikan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Proyek GRR Tuban dikelola PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), perusahaan patungan yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
Dalam proyek tersebut, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak usaha Pertamina, menguasai 55 persen saham PRPP. Sementara 45 persen sisanya dimiliki Rosneft Singapura.
Berdasarkan paparan proyek, kebutuhan lahan untuk pembangunan kilang tersebut mencapai 835,8 hektare. Luasan itu terdiri atas 328,8 hektare tanah BMN Kemenhut, 377,3 hektare tanah masyarakat dan pemerintah daerah, 126,4 hektare kawasan hutan, serta 3,3 hektare jalan milik pemerintah kabupaten dan desa.
Dengan demikian, pertukaran aset BMN tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan lahan proyek kilang yang direncanakan memiliki peran strategis bagi sektor energi nasional.
Meski dukungan penyediaan lahan terus berjalan, perkembangan investasi proyek GRR Tuban masih menjadi perhatian. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proses keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) dari Rosneft masih berlangsung.
Kondisi tersebut membuat target penyelesaian FID yang sebelumnya direncanakan pada kuartal IV 2025 tidak tercapai.
Artinya, di tengah langkah pemerintah membuka jalan melalui pertukaran aset negara, kepastian keputusan investasi dari mitra asal Rusia tersebut masih menjadi salah satu tahapan penting yang dinantikan dalam kelanjutan proyek GRR Tuban.
Pertukaran aset senilai Rp1,6 triliun ini pun menjadi perkembangan penting bagi proyek kilang di Tuban. Namun, realisasi pembangunan hingga tahap operasional tetap bergantung pada penyelesaian berbagai tahapan proyek, termasuk kepastian investasi dan pemenuhan kebutuhan lahan secara keseluruhan. (fah)
