kabartuban.com – Hari pencoblosan disebut sebagai waktu paling rawan praktek politik uang yang dilakukan oleh tim sukses. Aktifitas pemberian uang atau imbalan untuk memilih salah satu pasangan calon sesaat sebelum pencoblosan ini dikenal di kalangan masyarakat sebagai aksi BOOM atau serangan fajar.
Komisioner Panwaslu Kabupaten Tuban, Sullamul Hadi, mengatakan, untuk mengantisipasi kerawanan politik uang sesaat sebelum coblosan. Pihaknya bersama jajaran dibawahnya perketat pengawasan dengan cara mobile, didesa-desa hingga Tempat Pemungutan Suara, mengawasi dan memantau aktifitas masyarakat yang mengarah dan berpotensi timbul kegiatan politik uang.
“Kita Mobile, mulai hari tenang kemarin, hingga pencoblosan, seluruh” katanya.
Dijelaskan Komisioner Bawaslu Tuban itu, modus politik uang sesaat sebelum pencoblosan biasanya dilakukan oknum pendukung salah satu calon dengan cara mendatangi rumah pemilih, hingga mencegat masyarakat yang akan menuju TPS dengan memberikan titipan untuk memilih pasangan dukungan mereka.
“Yang jelas tidak di tempat umum, seperti warkop atau tempat berkumpul masyarakat, tapi biasanya kerumah atau dijalan, ” jelas Gus Hadi, sapaan akrabnya.
Sejauh ini lanjut dia, bahwa potensi pelanggaran pemilu berupa politik uang masih cukup tinggi utamanya Kecamatan Semanding. Sebagai catatan kegiatan pemilu sebelumnya dan penanganan aktifitas politik uang didaerah tersebut.
“Ini bicara soal historis, dari beberapa yang pernah kami tangani. Dan polotik uang adalah kejahatan Pemilu baik pemberi maupun yang menerima bisa kena pidana berdasarkan UU 10, tahun 2016. Tentang Pemilu Gubernur dan wakil gubernur, ” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Tuban Kasmuri menghimbau kepada pasangan calon maupun pendukung menghormati proses yang diatur dalam Undang-Undang, salah satunya pelanggaran politik uang. Selain itu juga kepada masyarakat Tuban dewasa dalam berpolitik, dan agar memilih calon terbaik bukan karena imbalan.
“Baik paslon, pendukung dan masyarakat mari hormati dengan tidak melakukan pelanggaran, salah satunya politik uang ini,” katanya. (Luk)