kabartuban.com – Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD dan Satpol PP melakukan Inpeksi mendadak (Sidak) disejumlah tambang batu kapur ilegal di Kecamatan Rengel, Rabu (29/1/2020).
Hal itu dilakukan, setelah ada kejadian laka kerja di area tambang batu kapur, di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Minggu (26/1/2020). operator beserta alat berat, jatuh dan tertimbun material tambang, yang menyebabkan meninggal dunia.
Heri Muharwanton saat dikonfirmasi dilokasi tambang, menyebutkan ada empat titik tambang yang tidak berizin didatangi. Pada titik-titik tersebut setidaknya ada beberapa alat berat yang tiba-tiba berhenti, saat pihaknya beserta beberapa intansi tinjau lokasi.
“Operator bego kabur mas, sesaat kita datang, disinyalir alat berat yang dioperasikan milik Sarkam warga Rengel,” kata Heri kepada kabartuban.com.
Dilokasi lain, yang melakukan kegiatan tambang di Tanah Negara (TN), bahkan merasa santai beroperasi saat didatangi petugas. Mereka berdalih, sudah dalam proses perizinan. Namun, tidak membayar pajak Mineral Bukan Mineral Logam (MBLB).
Ditempat yang sama, Kabid Pengawasan DLH, Poernomosidi menuturkan, akan melakukan memproses sesuai aturan yang ada. Serta akan mendata ulang, tambang yang masih belum berizin, untuk didorong, secepatnya mengurus izin lingkungan sampai dengan Pemerintah Provinsi Jatim.
“Kita akan koordinasi dengan Satpol PP dan pihak terkai lainnya, perihal tambang yang masih belum berizin,” terangnya
Sementara itu, Samsul Arifin, Kabid Pendapatan BPKAD Kabupaten Tuban menambahkan, siapapun yang melakukan kegiatan tambang berizin maupun tidak berizin harus membayar pajak MBLB, sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2011, tentang pajak Daerah. Bukan berarti membiarkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait, tetap didorong untuk mengurus izin tambang.
“Selama melakukan penambangan, secara hukum dikenakan,membayar pajak tambang,” katanya.(Dur/Rul)