kabartuban.com – Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang . Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi dengan maksimal sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah.
Hari ini PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat bahwa pemerintah hari ini tidak mampu menangani angka kemiskinan yang ada di kabupaten Tuban. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di halaman kantor Pemkab Tuban pada, Rabu (19/01/2022).
Mereka menuntut untuk menuntaskan kemiskinan di Tuban, pasalnya janji Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang telah diucapkan pada saat pencalonan legislatif hingga kini belum juga dikabulkan yang kemudian menuai protes. Tidak hanya itu, kader-kader menilai bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang terus digenjot namun angka kemiskinan masih berada di nomor 5 paling bawah pada garis kemiskinan di Jawa Timur.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu’aini, menilai bahwa pemerintah terlalu mementingkan dalam melakukan pembangunan infrastruktur namun tidak tanggap dalam mengentas kemiskinan masyarakat di Tuban.
“Pemerintah kabupaten Tuban harus bisa tanggap dalam menanggani angka kemiskinan yang ada di Tuban, dan itu bisa di kritisi disetiap Kabupaten kira-kira yang menjadi polemik atau problem masyarakat itu apa, bukan malah fokus kepada infrastruktur,” tegas Ketua PC PMII Tuban.
Lebih lanjut Khoirukum Mimmu’aini menjelaskan bahwa di Tahun 2020 angka kemiskinan di Tuban berada di 15,91%, namun di Tahun 2021 naik menjadi 16,30%. Hal tersebut membuat dirinya merasa prihatin lantaran Bupati Tuban dinilai belum menepati janjinya.
“Kami sangat prihatin angka kemiskinan terus naik, mana janji bupati mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, juga ikut angkat bicara dan memberikan pembelaan bahwa angka kemiskinan di Tuban mengalami kenaikan per Maret 2021.
Dirinya mengatakan bahwa hal ini tidak hanya terjadi di Tuban saja, namun Kota Bojonergoro juga mengalami hal yang sama. Menurutnya, kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan selama pandemic Covid-19.
“Jadi angka kemiskinan Tuban memang naik, dari hasil sensus Maret 2021 itu terpublish sekarang di 16,30 persen, kalau dari 2020 yang lalu kita ada di 15,91 persen memang ada kotraksi sekitar 0,40 persen ini sekali lagi saya sampaikan tidak hanya Tuban, Bojonegoro pun sama dengan Tuban. Dan faktor yang dominan adalah adanya pembatasan-pembatasan sealma Covid-19 karena PPKM darurat ini kan terus diperpanjang,” jelas kepala Dinsos P3A Tuban. (nat/dil)