kabartuban.com – Perhelatan Kirab Kimsin dan Pawai Kebudayaan yang sedianya menjadi magnet wisata di Kabupaten Tuban justru dibayangi konflik internal di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio. Ketegangan memuncak saat akses masuk klenteng ditutup dan di gembok, Jumat (24/4/2026) sore.
Penutupan tersebut terjadi bertepatan dengan kunjungan kerja Komisi II DPRD Tuban yang hendak memastikan kesiapan agenda budaya besar pada 1–3 Mei mendatang. Alih-alih berlangsung lancar, rombongan legislatif justru mendapati pintu utama klenteng dalam kondisi tergembok dan diblokade.
Situasi ini memicu reaksi keras dari umat yang telah berada di lokasi. Sejumlah massa akhirnya membuka paksa akses gerbang samping agar aktivitas persiapan tetap berjalan.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyayangkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap agenda budaya yang telah disepakati bersama.
“Kami datang menjalankan mandat untuk menindaklanjuti rencana kirab. Sangat disayangkan, justru dihadapkan pada kondisi akses pintu masuk yang ditutup oleh pengelola,” ujarnya.
Ia menilai, ketegangan ini tidak hanya berdampak pada internal pengelolaan klenteng, tetapi juga berpotensi mengganggu kepentingan publik yang lebih luas.
Politisi senior partai PKB itu menyebut pembukaan paksa gerbang tersebut itu murni dilakukan oleh umat, lantaran mereka merasa hak ibadahnya terabaikan.
“Dalam urusan internal kelenteng, musyawarah umat memegang kedaulatan tertinggi, jika mereka hendak menggunakan tempat ibadahnya sendiri, itu haknya, kami dari anggota DPRD mencoba menjadi penengah agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena agenda kirab ini menyangkut kepentingan banyak orang,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio, Go Tjong Ping, menegaskan bahwa penutupan akses tersebut berdampak langsung terhadap persiapan acara. Bahkan, ia memperkirakan jumlah pengunjung yang semula ditargetkan mencapai 50 ribu orang bisa merosot drastis.
“Situasi seperti ini membuat orang ragu untuk datang. Padahal kegiatan ini juga melibatkan sekitar 300 pelaku UMKM yang menggantungkan harapan pada momentum kirab,” ungkapnya.
Menurutnya, polemik yang terjadi tidak hanya menghambat kegiatan keagamaan, tetapi juga mengancam perputaran ekonomi lokal yang selama ini tumbuh dari agenda budaya tersebut.
Di sisi lain, pihak penyelenggara acara menyebut persiapan teknis sebenarnya telah hampir rampung. Event Organizer Kirab Kimsin, Dicki Putra, menyatakan progres kegiatan sudah mencapai lebih dari 80 persen dan kini tinggal tahap finalisasi lapangan.
“Beberapa hari ini kita mungkin hanya tinggal persiapan lapangan saja,”ucapnya.
Meski demikian, ketidakpastian situasi di lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran acara.
Melihat eskalasi konflik yang terus meningkat, DPRD Tuban mendesak Pemerintah Kabupaten Tuban segera turun tangan sebagai mediator. Intervensi dinilai penting untuk mencegah dampak lebih luas, terutama terhadap citra kerukunan dan sektor pariwisata daerah. (fah)