kabartuban.com – Program internet desa atau desa digital yang digagas untuk memperluas akses jaringan hingga pelosok wilayah justru menuai keluhan. Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Tuban menilai layanan internet yang mereka terima kerap tidak bisa digunakan secara optimal, meski biaya berlangganan tergolong tinggi.
Keluhan tersebut mencuat dalam audiensi yang digelar Komisi II DPRD Tuban bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemerintah desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. (Pabdesi) dan PPDI, serta pihak Icont Plus sebagai penyedia layanan.
Sekretaris Jenderal Pabdesi Kabupaten Tuban, Sudarsono, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai biaya internet sebesar Rp2,5 juta per bulan tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima desa.
“Setiap bulan desa harus mengeluarkan Rp2,5 juta untuk internet, tetapi jaringannya lemot, bahkan sering tidak bisa digunakan,” ujarnya.
Kepala Desa di Kecamatan Bancar itu juga mengungkapkan bahwa sejak awal pemasangan, layanan internet hanya berjalan lancar dalam waktu singkat.
“Awalnya mungkin hanya satu bulan lancar, setelah itu terus mengalami gangguan. Dengan kecepatan hanya 50 Mbps, harga tersebut menurut kami tidak wajar,” tambahnya.
Sudarsono berharap biaya layanan dapat diturunkan menjadi sekitar Rp300 ribu per bulan agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan desa, terlebih saat ini anggaran dana desa juga mengalami penyesuaian untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Terkait kemungkinan beralih ke penyedia lain, ia menyatakan bahwa tidak terdapat dampak jika pindah ke provider lain asalkan dari pihak penyedia lain itu menyediakan jasa metro net dan internet.
“Kebutuhan desa itu internet dan metronet. Metronet sifatnya tertutup untuk jaringan internal, sedangkan internet untuk akses umum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengaku kecewa terhadap pihak Icont Plus yang tidak menghadirkan pejabat dengan kewenangan pengambilan keputusan dalam audiensi tersebut.
“Seharusnya yang hadir adalah pihak yang bisa mengambil keputusan. Karena hanya diwakilkan, rapat ini saya hentikan. Percuma dilanjutkan kalau tidak ada hasil,” tegasnya.
Fahmi menilai biaya layanan sebesar Rp2,5 juta per bulan sangat membebani desa, apalagi dengan kualitas jaringan yang dinilai buruk. Ia menyebut pihaknya akan mengkaji ulang layanan internet, baik metronet maupun internet reguler.
“Metronet ini memang mahal karena jaringan dan servernya terhubung dengan Kominfo. Tapi tetap harus dievaluasi dari sisi pelayanan,” ujarnya.
Audiensi tersebut akhirnya belum menghasilkan keputusan dan akan dijadwalkan ulang pada 20 Mei 2026. DPRD Tuban menegaskan, pertemuan berikutnya harus dihadiri oleh pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. (fah)