kabartuban.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah merampungkan proses verifikasi dan validasi (verval) data Kependudukan 2026 yang dilakukan secara door to door. Namun hingga kini, hasil pendataan tersebut belum dipublikasikan ke masyarakat.
Kegiatan verval yang melibatkan seluruh aparatur ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2026. Pendataan berlangsung sejak 26 Maret hingga 20 April 2026, dilanjutkan dengan tahap pengolahan serta perbaikan data hingga 23 April 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo, menyatakan bahwa saat ini data masih dalam tahap pengolahan oleh tim statistik.
“Masih berproses, jadi belum bisa kami tampilkan,” ujarnya saat ditemui, Rabu (6/5/2026).
Dalam proses verval tersebut, terdapat 39 variabel yang dihimpun untuk memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci. Meski belum dipublikasikan, Arif memastikan data itu sudah mulai dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, terutama untuk intervensi program sosial.
Ia juga menyebut tidak ada kendala signifikan selama pelaksanaan pendataan. Potensi kesalahan input telah diantisipasi dengan pemberian waktu perbaikan selama tiga hari setelah masa pendataan berakhir.
“Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan terjalin kedekatan antara petugas dengan warga,” tambahnya.
Ke depan, petugas yang sebelumnya melakukan pendataan disebut akan kembali dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan ketepatan sasaran karena petugas dinilai telah memahami kondisi dan lokasi warga secara langsung.
Namun demikian, belum dibukanya hasil verval tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik masih menunggu transparansi data, termasuk perbandingan tingkat kemiskinan terbaru di Tuban dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Apakah hasil verval menunjukkan penurunan angka kemiskinan, atau justru sebaliknya? Hingga kini, jawabannya masih berada di tangan pemerintah daerah yang belum membuka data tersebut ke ruang publik. (fah)