kabartuban.com – Gelombang kenaikan biaya di sektor konstruksi mulai terasa di Kabupaten Tuban. Setelah harga beton dan jasa konstruksi dilaporkan terdapat kenaikan, kini tarif sewa alat berat ikut mengalami lonjakan akibat mahalnya bahan bakar non-subsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pembangunan, baik proyek pemerintah maupun swasta. Para pelaku usaha konstruksi pun dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan nilai penawaran proyek atau menekan keuntungan agar usaha tetap berjalan.
Salah satu pelaku usaha rental alat berat di Tuban, Agus Setiyo, mengaku terpaksa melakukan penyesuaian tarif sewa unit ekskavator yang dikelolanya. Kenaikan biaya operasional, terutama dari sektor bahan bakar, dinilai sudah tidak bisa lagi ditanggung oleh perusahaan.
“Untuk sewa kami sesuaikan karena sistemnya all-in, mulai dari alat, operator hingga BBM. Jadi ketika harga BBM non-subsidi naik, dampaknya langsung terasa pada biaya operasional,” ujar Agus saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, lonjakan harga Biosolar non-subsidi dan Pertamina Dex dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan biaya operasional hingga sekitar 25 persen. Kenaikan tersebut memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian tarif demi menghindari kerugian.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyedia jasa, tetapi juga para pelanggan. Agus menuturkan, sejumlah petani di wilayah Rengel, Grabagan, dan Soko mulai mengurangi penggunaan alat berat untuk pembuatan guludan karena biaya yang semakin tinggi.
“Dulu kami sering melayani petani untuk membuat guludan. Sekarang banyak yang berpikir ulang dan memilih cara manual karena biaya sewa alat sudah naik,” katanya.
Lesunya permintaan juga mulai berdampak pada tenaga kerja. Jika sebelumnya dua hingga tiga unit alat berat hampir setiap hari beroperasi, kini sebagian besar armada lebih sering terparkir tanpa pekerjaan.
Akibat minimnya proyek yang berjalan, sejumlah operator alat berat terpaksa menganggur sambil menunggu adanya pekerjaan baru. Situasi tersebut diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang membuat sejumlah proyek pemerintah mengalami perlambatan.
“Dulu hampir setiap hari ada dua sampai tiga alat yang keluar. Sekarang sangat sepi, apalagi proyek pemerintah juga terdampak efisiensi,” ungkap Agus.
Fenomena ini menjadi gambaran nyata efek domino kenaikan BBM non-subsidi terhadap sektor konstruksi daerah. Jika kondisi terus berlanjut, bukan hanya biaya pembangunan yang berpotensi membengkak, tetapi juga ancaman berkurangnya lapangan pekerjaan bagi pekerja sektor konstruksi dan jasa pendukung lainnya. (fah)
