kabartuban.com – Musim kemarau di Kabupaten Tuban diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban dengan BMKG, curah hujan di wilayah Tuban masih sangat rendah dan kondisi tersebut berpotensi bertahan hingga akhir November 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji menyampaikan, panjangnya periode kemarau mulai dirasakan masyarakat melalui berkurangnya ketersediaan sumber air bersih di sejumlah wilayah.
“Berdasarkan koordinasi kami dengan Kepala BMKG Tuban beberapa waktu yang lalu, beliau menyampaikan bahwa kemarau tahun ini memang akan berlangsung agak lama. Sesuai dengan data yang ada, dimungkinkan sampai dengan akhir November curah hujan masih sangat kecil sekali di wilayah Kabupaten Tuban,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat BPBD Tuban mulai menerima permohonan dropping air bersih dari sejumlah wilayah. Hingga saat ini, tercatat ada 22 desa di 10 kecamatan yang mengajukan permintaan bantuan air bersih.
Namun, jumlah tersebut tidak berarti seluruh wilayah desa mengalami krisis air. BPBD menyebut kekurangan air bersih terjadi pada titik-titik tertentu, seperti beberapa RT yang sumber airnya mulai mengering.
“Kalau saya menyebut 22 desa, bukan berarti satu hamparan desa mengalami kekurangan air bersih. Yang kekurangan air bersih ini hanya spot-spot saja, misalnya hanya dua sampai tiga RT, sehingga tidak bisa digeneralisir,” jelasnya.
Persoalan yang muncul bukan semata karena tidak adanya jaringan pelayanan air bersih. Di sejumlah titik, masyarakat sebenarnya telah memiliki sistem penyediaan air melalui HIPPAM. Namun, sumber air yang digunakan mulai mengering sehingga jaringan tersebut tidak dapat beroperasi secara optimal.
“Sistem air bersih ini dibuat oleh pemerintah daerah melalui HIPPAM, mulai dari sumurnya sampai jaringannya. Namun, karena sumbernya kering, akhirnya tidak bisa beroperasi,” imbuhnya.
Sejumlah wilayah disebut mulai banyak mengajukan kebutuhan air bersih. Di Kecamatan Parengan, beberapa desa yang terdampak antara lain Sugeh Waras, Cengkong, dan Sembung. Sementara di Kecamatan Jatirogo terdapat tiga desa yang mengajukan permintaan. Di Kecamatan Semanding, wilayah Nambangan dan Sembung juga terdampak, dengan Nambangan disebut memiliki jumlah RT terdampak cukup banyak.
Selain itu, Grabagan dan Ngandong menjadi wilayah yang lebih dahulu mendapat perhatian dalam penanganan kebutuhan air bersih.
Persoalan kemarau panjang juga tidak berhenti pada kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sektor pertanian turut terdampak, terutama pada aktivitas tanam yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Kemarau ini tentu sangat terdampak di sektor pertanian, terutama di sektor tanam. Tentu sangat mengganggu. Namun demikian, saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian, kami nanti akan berkoordinasi sejauh mana dampak yang ada. Yang jelas sudah terdampak ke sektor pertanian,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi meluasnya kekurangan air bersih, BPBD Tuban mengandalkan skema Mas Lindra Berkibar (Bersinergi Kirim Bantuan Air Bersih). Program tersebut melibatkan BPBD bersama sejumlah stakeholder yang selama ini turut membantu distribusi air bersih kepada masyarakat.
Melalui skema tersebut, distribusi air dilakukan berdasarkan jadwal dan kebutuhan wilayah. BPBD juga menyiapkan dukungan dari sejumlah pihak apabila kemampuan dropping air bersih yang dimiliki BPBD mulai tidak mencukupi.
“Di inovasi ini kami BPBD bergabung dengan seluruh stakeholder yang biasa membantu dropping air bersih. Kami mencoba untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. Kalau kami sudah tidak mengatasi, beberapa pihak sudah bersedia membantu dropping air bersih,” jelasnya.
Di tengah prediksi kemarau yang masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, BPBD mengimbau masyarakat, terutama warga di kawasan rawan kekurangan air, agar menggunakan air secara bijak.
“Kami berharap seluruh masyarakat, baik petani maupun di sektor lain, terutama di daerah rawan bencana air bersih, bisa manage air dengan sebaik mungkin. Kami akan tetap melayani kebutuhan panjenengan, tapi kami juga memohon adanya kerja sama yang baik,” tuturnya.
Selain ancaman kekurangan air, panjangnya musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran lahan dan hutan. BPBD meminta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak membakar sampah sembarangan maupun membuang puntung rokok yang berpotensi memicu kebakaran.
“Di musim seperti ini sangat rentan adanya kebakaran lahan dan hutan, termasuk di permukiman,” pungkasnya. (meylia)
