Kabartuban.com – Fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten Tuban masih menjadi perhatian. Meski jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ratusan pasangan masih mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (PA) Tuban.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Tuban, selama Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 239 perkara dispensasi kawin. Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 253 perkara.
Artinya, terdapat penurunan sebanyak 14 perkara atau sekitar 5,5 persen. Namun, angka tersebut menunjukkan persoalan pernikahan usia dini masih terjadi di tengah masyarakat.
Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama (PA) Tuban, Wawan, mengungkapkan bahwa salah satu alasan yang paling banyak melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin adalah keinginan orang tua maupun calon pasangan untuk menghindari zina.
Selain itu, terdapat pula permohonan yang diajukan karena calon pengantin perempuan sudah lebih dahulu hamil. Faktor pergaulan bebas juga menjadi salah satu latar belakang munculnya permohonan dispensasi kawin.
Dari sebaran wilayah, Kecamatan Semanding dan Grabagan menjadi daerah dengan jumlah perkara tertinggi. Masing-masing mencatat 30 perkara selama sembilan bulan pertama 2026.
Disusul Kecamatan Kerek sebanyak 26 perkara dan Kecamatan Palang dengan 20 perkara. Sementara Montong dan Bancar masing-masing mencatat 18 perkara.
Berikutnya, Kecamatan Jenu mencatat 12 perkara, Soko dan Plumpang masing-masing 11 perkara, serta Singgahan sebanyak 10 perkara. Kecamatan Rengel mencatat sembilan perkara, Tambakboyo tujuh perkara, sedangkan Tuban, Jatirogo, Parengan, dan Merakurak masing-masing enam perkara.
Adapun Kecamatan Bangilan mencatat lima perkara, Senori empat perkara, serta Widang dan Kenduruan masing-masing satu perkara.
Wawan menyebut, alasan menghindari zina masih menjadi faktor yang banyak disampaikan dalam pengajuan dispensasi kawin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan usia dini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi maupun kehamilan di luar nikah, tetapi juga erat dengan persoalan pergaulan dan lingkungan sosial.
Penurunan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya menjadi catatan tersendiri. Namun, tingginya permohonan dispensasi kawin tetap menjadi pengingat pentingnya edukasi mengenai kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, serta pengawasan pergaulan anak dan remaja. (fah)
