kabartuban.com — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-kabupaten Tuban menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu upaya untuk mengawal demokrasi Indonesia, khususnya di wilayah Tuban.
Dengan diwakili oleh Salman Alfarisi selaku Wakil Pertimbangan BEM se-kabupaten Tuban, diungkapkan bahwa aksi tersebut juga ditujukan untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah final dan menolak putusan dari DPR-RI yang dinilai merupakan bentuk pembangkangan konstitusi.
“Kami dari temen-temen Aliansi BEM se-Tuban tetep berkomitmen untuk terus memperjuangkan demokrasi,” ujar Salman di depan awak media, Senin (26/08/2024).
Di samping itu, mahasiswa yang hadir juga bermaksud untuk menunjukkan bahwa mereka cukup menyoroti adanya tindakan represif dari kepolisian saat diadakan demo di berbagai wilayah Indonesia lantaran banyak mahasiswa yang turun dalam aksi harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang didapatkan.
“Ini kita mahasiswa mau menyampaikan aspirasi, Pak. Kita bukan mau berkelahi ataupun mau memukul siapapun, kita mau menyampaikan aspirasi,” tegas Salman.
Melihat aksi tersebut, Miyadi sebagai Ketua DPRD Tuban yang menjabat sebelumnya turut angkat bicara. Ia mengkonfirmasi bahwa kehadiran Aliansi BEM se-Tuban yang juga bersamaan dengan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesa (PMII) menuntut hal yang mirip dalam aksi tersebut.
Tuntutan yang disampaikan adalah untuk menegakkan demokrasi dengan baik, agar campur tangan Presiden tidak kembali terulang. Selain itu, tuntutan lainnya adalah untuk menegakkan undang-undang keputusan MK.
“Maka itu karena tugas DPR-RI, kami akan menyampaikan aspirasi ke DPR-RI,” ungkap Miyadi.
Selain itu, Miyadi juga menyampaikan permohonan maaf atas viralnya anggota dewan yang menyanyi di kantor DPRD Tuban beberapa hari lalu. Ia menjelaskan hal tersebut terjadi lantaran adanya agenda paripurna yang dilanjutkan perpisahan anggota dewan 2024.
“Namanya perpisahan yo ono lucune, ono hiburane ngono loh,” lanjutnya. (za)
