Kabartuban.com – Puluhan buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-Alun Kabupaten Tuban, Kamis (19/11/2026). Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban 2027 agar sekurang-kurangnya setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi menegaskan bahwa perkembangan industri di Kabupaten Tuban yang semakin pesat harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pekerja lokal.
Menurutnya, keberadaan sejumlah industri besar, seperti pabrik semen, PLTU, serta perusahaan-perusahaan industri lainnya, telah menjadikan Tuban sebagai salah satu daerah dengan perkembangan investasi yang cukup besar.
Namun, masuknya investor ke daerah dinilai tidak boleh mengesampingkan kepentingan dan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
“Kita sangat mendukung program pemerintah untuk mendatangkan investor. Tetapi, masuknya investor tidak boleh meninggalkan lokal Tuban. Kalau ada investor masuk dan membuka usaha di Tuban, maka buruhnya harus ikut secara jelas,” tegasnya dalam orasi.
Ia mengingatkan agar investasi yang masuk tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dalam aksi tersebut, massa secara khusus menyuarakan tuntutan agar penetapan UMK Tuban 2027 mengacu pada standar KHL. Mereka juga menegaskan bahwa upah minimum tidak seharusnya berada di bawah standar kebutuhan hidup layak.
“Target kita adalah KHL provinsi. Sekurang-kurangnya harus setara dengan KHL,” ujarnya.
Lebih lanjut, perwakilan buruh menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pengawalan penetapan UMK 2027. Aspirasi yang disampaikan dalam aksi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam proses perumusan rekomendasi di tingkat daerah.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Tuban sebagai dasar rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.
Ia menegaskan, perjuangan buruh tidak akan berhenti setelah pemerintah kabupaten menyelesaikan pembahasan UMK. Massa berkomitmen tetap mengawal proses penetapan hingga tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal itu dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang disampaikan Bupati Tuban dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan gubernur.
Sebagai gambaran, ia menyinggung persoalan penetapan upah minimum sektoral di Jawa Barat yang menurutnya pernah mengalami perbedaan antara rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan keputusan gubernur.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi buruh Tuban agar tetap mengawal proses penetapan upah hingga keputusan akhir diterbitkan.
“Kita kawal sampai provinsi. Jangan sampai gubernur menetapkan upah minimum lebih rendah dari rekomendasi bupati. Kalau nanti ada keputusan yang lebih rendah dari rekomendasi, apakah kalian siap menolak?” serunya yang disambut jawaban kesiapan dari massa aksi.
Menutup orasinya, ia mengajak seluruh buruh tetap menjaga solidaritas dan tidak lengah dalam mengawal setiap tahapan penetapan UMK Tuban 2027.
Sementara itu, massa aksi juga menunggu perkembangan hasil pembahasan perwakilan mereka bersama pihak pemerintah di dalam forum. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dalam rekomendasi penetapan UMK Tuban 2027. (yaya)
