Kabartuban.com Proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Palang menjadi salah satu lokasi yang didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Tuban periode 2024 hingga 2026.
Proyek yang menelan anggaran hampir Rp25 miliar tersebut masuk dalam sampel pengecekan KPK terhadap sejumlah kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Kepastian itu disampaikan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, usai mengikuti pertemuan tertutup bersama jajaran eksekutif, legislatif, dan KPK di ruang rapat RA Dandang Watjono, Kantor Pemkab Tuban, Selasa (10/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Lindra itu membenarkan bahwa KPK telah mengambil sampel sejumlah kegiatan pemerintah. Tim KPK juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mencocokkan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku..
“Iya benar, diambil sampling. Pengecekan beberapa kegiatan dari pemerintah, apakah sudah sesuai atau belum,” ujar Lindra kepada awak media.
Meski demikian, Lindra belum merinci organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kegiatan apa saja yang menjadi objek pengecekan. Ia hanya mengungkapkan bahwa pengambilan sampel dilakukan di seluruh 20 kecamatan di Kabupaten Tuban.
“Teman-teman bisa cek. Pokoknya diambil sampling di 20 kecamatan,” imbuhnya.
Salah satu lokasi yang dipastikan didatangi tim KPK adalah proyek RTH Palang. Saat ditanya mengenai kemungkinan proyek tersebut turut menjadi objek pemeriksaan, Lindra membenarkannya.
“Iya, yang didatangi RTH Palang,” pungkasnya.
Sebagai informasi, RTH Palang merupakan salah satu proyek strategis Kabupaten Tuban pada 2026. Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp24.999.965.892,56 atau hampir Rp25 miliar.
Pengecekan langsung oleh KPK ini menjadi bagian dari upaya mencermati kesesuaian pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah dengan pengelolaan anggaran daerah. Namun, hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan maupun temuan dari pengecekan tersebut. (fah)
