kabartuban.com – Kepala Kanwil DJB Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor menyatakan, terkait dengan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mendapat amanah Rp 600 miliar, untuk itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu adanya kerjasama yang baik dari seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Sedangkan untuk Kanwil Jawa Timur II untuk tahun 2017 mendaapt amanah Rp 19, 04 trliun. Angka yang besar memang, untuk itu kami butuh semangat dan support dari seluruh wajib pajak maupun pemerintah,” ungkapnya dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH melalui E-Filling, di Tuban, Kamis (23/3/2017).
Masih terang Neilmadrin, dengan jumlah personil 71 orang, diakuinya KPP Pratama Tuban Sulit untuk mengumpulkan Rp 600 miliar, apalagi kesadaran wajib pajak juga masih dinilai sangat rendah.
“Kami meminta bantuan pada Pemda, untuk memberikan pemahaman yang luas pada masyarakat untuk dapat sadar terkait pentingnya pembayaran pajak,” tuturnya.
Menurutnya, 75 persen anggaran belanja termasuk dalam ABPD yang ditransfer ke daerah, semua dibiayai dari penerimaan pajak, sehingga kontribusi dalam perpajakan mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan.
“Untuk pelaporan saja harus mencapai 75 persen sampai 80 persen. Jadi kami harap untuk kepatuhan penyampaian bisa ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio menyatakan bahwa tanggal 31 Maret 2017 juga merupakan masa akhir dari program pangampunan pajak atau Tax Amnesty tahap III. Pihaknya menghimbau agar masyarakat dapat mengikuti program ini sebelum waktunya berakir.
“Kami berharap semoga dengan waktu 7 hari ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan baik, sehingga target kita bisa tercapai.
Eko menambahkan, jumlah wajib pajak di Tuban mencapai 77.000 orang. Namun, baru sekitar 58.000 atau 60 persen WP yang melakukannya. Sedangkan yang melaporkan SPT tahunan PPh yang menggunakan e-filling baru 20.000 orang. (har)