kabartuban.com – Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat yang mengatasnamakan Liga Nasional Mahasiswa Demokrasi (LNMD) dan Serikat Rakyat Miskin (SRMI) Tuban, menggelar aksi di bundaran Patung Letda Sucipto, Senin (16/12/2019).
Mereka menuntut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibubarkan. BPJS yang merupakan jaminan sosial menjadi asuransi kesehatan, dinilai telah melenceng dari konstitusi yang ada di Republik Indonesia ini.
“BPJS adalah bentuk komersilasasi kepada rakyat. Dan terseret arus liberalisasi yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karena Kesehatan, adalah hak bagi rakyat Indonesia,” kata Yayang Heldi Julian, selaku Koordinator Lapangan Aksi.
Menurutnya, dari hasil analisa yang dilakukan LNMD, BPJS tidak lagi dirasakan rakyat indonesia secara luas. Mereka harus membayar dengan tarif yang telah ditentukan. Bahkan, biayanya akhir bulan ini naik menjadi 100 persen.
“Contoh, Biaya melahirkan tidak bisa diklaimkan, padahak tiap bulan sudah dipaksa untuk membayar iuran,” tambahnya.
Setelah puas berorasi di bundara Letda Sucipto, masa aksi menuju ke gedung dewan dengan niatan mengajak hearing anggota dewan. Namun tidak ada satupun anggota DPRD yang menemuinya, dan hanya ditemui Kabag Humas Sekretaris Dewan, Sri Hidajati.
Setelah berdialog, para demontran meminta untuk melakukan pertemuan Rabu (18/12/2019) dengan Ketua DPRD terkait masalah ini.
“Kita akan agendakan dan akan menghadirkan pihak terkait, seperti Dinkes, RSUD, BPJS dan tentunya Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban,” sambung Sri Hidajati. (Dur/Rul)