kabartuban.com – Fenomena warga yang turun tangan memperbaiki jalan dan drainase secara swadaya di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban menjadi sinyal keras bagi pemerintah daerah. Di mata kalangan akademisi, aksi ini bukan sekadar gotong royong, melainkan bentuk kritik terbuka atas arah pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat desa.
Dua akademisi dari Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menilai, langkah swadaya warga justru mencerminkan kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur dasar, khususnya jalan rusak
Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan prioritas pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky. Pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masif dinilai belum sejalan dengan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti perbaikan jalan dan drainase.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unirow, Satya Irawati Ningrum, menilai geliat pembangunan saat ini cenderung berfokus pada kawasan perkotaan. Sementara itu, kebutuhan di wilayah pedesaan dinilai belum menjadi prioritas utama.
“Swadaya yang dilakukan masyarakat itu bentuk kritik. Artinya, ada kebutuhan yang belum terjawab oleh kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Ira, pembangunan ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) memang penting, namun tidak bisa mengesampingkan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.
Ia menyoroti pentingnya skala prioritas dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang terlihat megah di pusat kota belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pinggiran.
“Tuban mungkin terlihat semakin bagus secara visual, tapi bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa?,” tegasnya.
Ira juga menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap proyek-proyek yang telah dibangun. Jika tidak memberikan dampak signifikan, menurutnya, pemerintah seharusnya tidak sekadar melanjutkan pembangunan baru tanpa perbaikan arah kebijakan.
Di sisi lain, ia mendorong agar fasilitas publik seperti RTH dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Ia mencontohkan kawasan Abhipraya yang dinilai berhasil menjadi ruang aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pelaku UMKM.
“Kalau dimanfaatkan dengan baik, RTH bisa jadi penggerak ekonomi. Itu yang harus direplikasi,” tambahnya.
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur saat ini kurang memperhatikan sekala Prioritas, cara berfikir pada era kepemimpinan Bupati Aditiya Halindra Faridzky ini tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan ibunya. Dulu pembangunan di kota legen ini juga semasif ini.
Senada, Ketua PPLP PT PGRI Tuban, Sudjarwoto, menilai fenomena swadaya warga juga dipicu oleh tingginya ekspektasi masyarakat yang belum terpenuhi, terutama terkait janji pemerataan pembangunan.
“Jargon ‘bangun deso noto kutho’ harus benar-benar diwujudkan. Masyarakat sekarang berani menagih itu,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan ideal harus mengedepankan pemerataan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia juga mendorong adanya keterbukaan dan kejelasan arah pembangunan melalui semacam kontrak politik yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya sanksi moral. Harus ada kepastian arah pembangunan yang bisa diukur,” tegasnya.
Meski demikian, Sudjarwoto mengakui secara politik arah kebijakan pembangunan saat ini cukup kuat, terutama karena menyasar generasi muda. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tidak diabaikan.
“Jalan itu urat nadi ekonomi. Kalau itu diabaikan, dampaknya langsung terasa,” tandasnya.
Dengan sisa masa jabatan yang ada, kalangan akademisi berharap pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian arah kebijakan. Bagi mereka, aksi swadaya warga sudah cukup menjadi sinyal bahwa pembangunan tidak bisa hanya berorientasi pada tampilan, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. (fah)