kabartuban.com – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Tuban diwarnai aksi ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jumat (1/5/2026). Mereka menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, menuntut perbaikan layanan publik hingga perlindungan tenaga kerja.
Sekitar 1.122 lebih massa berangkat dari Lapangan Temandang, Kecamatan Merakurak, sejak pukul 08.00 WIB. Dengan tertib, mereka berjalan menuju pusat pemerintahan sambil membawa aspirasi yang dianggap menyentuh kebutuhan dasar buruh dan masyarakat luas.
Di depan kantor Pemkab Tuban, massa menggelar orasi secara bergantian. Aksi berlangsung kondusif hingga akhirnya Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bersama jajaran Forkopimda menemui perwakilan buruh untuk melakukan audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Di antaranya optimalisasi rumah singgah bagi warga Tuban yang berobat ke luar daerah, penerapan Universal Health Coverage (UHC) agar layanan kesehatan gratis dan merata, hingga kuota afirmasi pendidikan sebesar 5 persen bagi anak buruh di jenjang SMP dan SMA/SMK negeri tanpa syarat administratif seperti PKH atau KIP.
Selain itu, buruh juga mendesak pemerintah lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan, serta mengoptimalkan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit sebagai ruang dialog antara buruh, pemerintah, dan pengusaha.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lindra sapaan akrab Aditya Halindra Faridzky menyatakan komitmennya untuk mengawal dan merealisasikan seluruh aspirasi yang disampaikan.
Ia mengapresiasi sikap buruh yang dinilai dewasa dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya menyuarakan kepentingan kelompok, tetapi untuk masyarakat Tuban secara keseluruhan,” ujarnya.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah keberadaan rumah singgah bagi warga Tuban yang menjalani pengobatan di Surabaya. Program yang telah berjalan sejak 2025 itu diakui masih kurang optimal, terutama dalam hal sosialisasi dan fasilitas.
Pemkab Tuban, kata Lindra, akan meningkatkan kualitas layanan rumah singgah, termasuk menyediakan kendaraan operasional untuk mobilitas pasien ke rumah sakit rujukan seperti RSUD Dr. Soetomo.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga menargetkan seluruh warga Tuban terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Saat ini, masih ada sekitar 2,9 persen masyarakat yang belum tercover.
“Target kami tahun ini hingga tahun depan, seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan,” tegasnya.
Sementara di bidang pendidikan, Pemkab Tuban akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kuota afirmasi bagi anak buruh dapat diakses tanpa hambatan administratif.
Tak hanya itu, bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam juga akan ditambah bagi siswa dari keluarga kurang mampu, menyusul temuan kebutuhan yang melebihi kuota sebelumnya.
Untuk memperkuat hubungan industrial, pemerintah juga akan mengaktifkan kembali pertemuan rutin LKS tripartit setiap tiga bulan. Forum ini diharapkan mampu menjadi ruang mitigasi dini terhadap potensi konflik ketenagakerjaan di perusahaan.
Sementara itu, Ketua FSPMI Tuban, Duraji mengapresiasi kepada pemkab Tuban yang di pimpin oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang telah mengabulkan tuntutan para buruh.
“Saya berterimakasih kepada Pemkab Tuban, hampir semua tuntutan kami, yang kita ajukan telah dikabulkan oleh pemkab Tuban,” ucapnya.
Aksi May Day di Tuban pun berakhir damai. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah audiensi, meninggalkan pesan kuat bahwa suara buruh tidak hanya tentang tuntutan, tetapi juga tentang kolaborasi untuk perubahan. (fah)
