Kabartuban.com – Paska ditetapkannya tujuh tersangka terkait kasus penyelewengan retribusi karcis masuk wisata pemandian Bektiharjo, Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban berencana melibatkan pihak swasta untuk mengelola wisata tersebut.
“Kami bersama inspektorat akan cari solusi yang terbaik, yakni akan bekerjasama dengan swasta,” terang Farid Achmadi selaku kepala Disperpar Tuban, kepada kabartuban.com, Rabu (31/8/2016).
Farid melanjukan, pihaknya bersama inspektorat akan merencanakan konsep kerjasama untuk pengelolaan tempat wisata tersebut sebelum menggandeng dan melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta sebagai pengelola lokasi wisata.
“Perlu ada pertimbangan dan kajian, untuk memutuskan sebelum ditenderkan. Apabila ditenderkanpun, harus mempersiapkan secara matang konsepnya, dan kalau perlu ditenderkan ya ditenderkan,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban juga akan merekomendasikan kepada Dinas Perekonomian dan Pariwisata, soal keterlibatan swasta dalam pengelolaan tempat wisata untuk meminimalisir kebocoran.
baca juga : Disperpar Kebobolan, Pemandian Bektiharjo Diusulkan Dikelola Pihak Ketiga
“Kalau memang perlu akan kami rekomendasikan untuk kerjasama dengan pihak swasta, tapi itu pilihan terakhir setelah penerapan tiket elektrnik atau tanda pengenal lainya,” terang Karjo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tuban.
Karjo menambahkan, diusulkannya kerjasama dengan pihak swasta adalah solusi terakhir jika memang cara lain seperti penerapan tiket elektronik dan pengenal lainya dipandang kurang efektif mengantisipasi kebocoran retribusi tempat wisata.(lk/har)
