Penetapan PPKM Darurat di Tuban Menunggu Keputusan Mendagri

kabartuban.com – Setelah keputusan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan pada 3 – 20 Juli 2021, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bersama jajaran Forkopimda intens berkoordinasi terkait keputusan Presiden tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Mas Bupati, sapaan akrab Bupati Tuban, mengatakan penetapan dan penegakan PPKM Darurat di Kabupaten Tuban menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Tuban saat mengikuti Upacara Virtual HUT Bhayangkara ke-75 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/07).

“Selanjutnya, Pemkab Tuban bersama Forkopimda akan membahas teknis pelaksanaannya,” sambung mas Lindra.

Lebih lanjut Mas Bupati menjelaskan, pemberlakukan PPKM Darurat dimaksudkan untuk menekan penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Tuban. Selain program vaksinasi massal yang belakangan ini sedang digencarkan.

“Upaya-upaya tersebut dilakukan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tuban agar saling melindungi,” tutur Mas Lindra.

Sementara itu, Kapolres Tuban, AKBP Darman menginstruksikan kepada personelnya agar terus meningkatkan kinerjanya di tengah kondisi yang terus berubah. Salah satunya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin.

Menyoal pemberlakukan PPKM Darurat, Kapolres Darman mengatakan, kebijakan tersebut kemungkinan akan segera diberlakukan. Tujuannya, untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Pada saat nanti diberlakukan PPKM Darurat, kegiatan masyarakat akan dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB.

“Kecuali pada beberapa kegiatan masyarakat yang telah dipersyaratkan pada regulasi,” jelasnya.

Polres Tuban berkoordinasi dengan Pemkab Tuban untuk memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mempersiapkan diri dengan diberlakukannya PPKM Darurat. Pihaknya juga akan melakukan operasi yustisi sebagai bentuk penegakan hukum bagi warga yang melanggar.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara bijak dan bertanggungjawab,” sambungnya. (dil)

Populer Minggu Ini

Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian di Tuban

kabartuban.com -- Angka penceraian di Kabupaten Tuban masih tergolong...

Memasuki Masa Tenang, KPU dan Bawaslu Tuban Mulai Copot APK

kabartuban.com -- Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024...

Terminal yang Mangkrak Tuai Perhatian di Debat Ketiga Pilbup Tuban

kabartuban.com -- Tak seperti debat yang sudah digelar sebelumnya,...

Pelaksanaan PSN di Tuban Jadi Sorotan Riyadi-Wafi dalam Debat Pilbup Ketiga 2024

kabartuban.com -- Komisi Pemilihan Umum KPU Tuban menggelar debat...

Masuk Tahap Penyidikan , Kasus Dua Kades di Tuban Diduga Ada Ketidaksesuaian Hukum

kabartuban.com -- Kasus perusakan pagar milik warga Desa Mlangi,...
spot_img

Artikel Terkait