kabartuban.com – Guna mengantisipasi menurunya jumlah lahan pertanian di Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban akan memperketat ijin alih fungsi lahan pertanian.
Teguh Setyobudi, selaku Kepala Bagian Humas & Media (Kabag Humas & Media) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengatakan, walaupun Pemkab Tuban tidak pernah melakukakn kajian dan survei mengenai penyusutan lahan pertanian, perkembangan perumahan dan indutri di Tuban sebagian besar menggunakan lahan pertanian membuat Pemkab Tuban akan lebih selektif dalam pemberian ijin.
“Pemerintah belum pernah melakukan kajian soal penyusutan lahan pertanian, namun yang pasti ada karena perkembangan perumahan begitu pesat di daerah ini. Untuk itu pemerintah akan lebih selektif dalam pemberian ijin, terutama berkenaan dengan alih fungi lahan pertanian,” ujar Teguh kepada kabartuban.com Selasa (22/03/2016).
Guna meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, Pemkab Tuban juga akan menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui perda.
“Melalui program intensifikasi, pemerintah juga akan memberikan fasilitas pendukung pertanian seperti pembangunan irigasi, bantuan alat pertanian dan sebagainya. Dengan harapan petani mau mempertahankan lahan pertanian miliknya,” jelasnya.
Pihaknya mengakui bahwa alih fungsi lahan tanpa terkendali akan berdampak pada hasil produksi pertanian, tetapi ia memastikan hingga saat ini alih fungsi lahan di Kabupaten Tuban belum berdampak pada sektor pertanian.
“Jika alih fungsi tidak terkendali, maka akan berdampak pada hasil produksi pertanian, tetapi di Tuban nampaknya belum berdampak. Indikatornya daerah ini masih cukup tinggi produktivitas pertanianya,” kata Teguh.
Saat ini, lahan pertanian di Kabupaten Tuban mencapai 163.551 hektare, jumlah tersebut tersebar di dua puluh kecamatan yang ada. Kecamatan dengan alih fungsi lahan pertanian terbanyak menurut data Pemkab Tuban berada di Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Bancar, Merakurak dan Kecamatan Kerek.
“Penilaian ini berdasarkan pertimbangan bahwa pesatnya perkembangan industri dan pemukiman di kawasan tersebut. Rincianya kami belum punya penyusutan pertahun, karena pemerintah belum pernah melakukan survei,” pungkasnya (riz)
