kabartuban.com – Pemerintah Kabupaten Tuban kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan perolehan itu, berarti Kabupaten Tuban telah empat kali meraih predikat WTP dari BPK RI.
Opini WTP diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali kepada Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang di dampingi Ketua DPRD Tuban, Miyadi, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Gedangan, Sidoarjo, Jum’at (25/05/18).
Kepala Bagian Humas Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid mengatakan Opini WTP menunjukkan jika Pemkab Tuban dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik.
“Adapun Opini WTP yang diterima tahun ini merupakan yang keempat kalinya diraih oleh Pemkab Tuban,” kata Rohman Ubaid.
Opini WTP, menurut mantan Camat Kerek tersebut menjadi predikat paling bagus dalam hasil audit BPK dalam laporan keuangan Pemda, dengan menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, pemeriksaan berkala keuangan tersebut untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, maka telah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Yang Terdiri Dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Dan Laporan Perubahan Ekuitas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
“Pemeriksaan ini untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Tuban, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standrat akuntansi Pemerintahan,”Jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda menuturkan, predikat WTP ini harus disyukuri bersama dan dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam kinerja kedepan. Predikat ini menurut orang nomor satu di Bumi wali itu, juga merupakan apresiasi dari BPK kepada Pemkab Tuban yang telah melaksanakan kinerja Pemerintahan akuntabel sehingga capaian ini harus dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Selanjutnya, anggota V BPK RI, Isma Yatun yang berkesempatan hadir pada acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah yang secara bersama-sama mau berkomitmen dalam pengelolaan Keuangannya secara transparan dan akuntabel, salah satu hal penting dan menjadi kewajiban kepala daerah adalah menyusun rancangan pertangung jabwaban dengan baik kepada DPRD dan juga kepada lembaga pemeriksaan atas keuangan dalam hal ini BPK.
“Kami harap Opini ini bisa digunakan juga sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya terkait penganggaran, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” katanya (ADV/Luk).