Tolak RUU KUHP dan Cabut UU KPK, Aliansi Cipayung Plus Gruduk DPRD Tuban

3
Para aktivis mahasiswa yang terdiri dari PMII, GMNI, IMM, LMND dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Aliansi Cipayung plus saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Tuban.

kabartuban.com – Puluhan aktivis mahasiwa dari PMII, GMNI, IMM, LMND dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Aliansi Cipayung plus menggelar aksi di bundaran Patung Letda Sucipto Tuban. Aksi yang mengambil momen peringan hari Petani Nasional ini, menginginkan agar sejumlah tuntutan yang di bawah bisa di tindaklanjuti.

Sejumlah tuntutan yang dibawa mereka diantaranya menolak Rencana Undang-Undang (RUU) KUHP, Pertanahan, Ketenagakerjaan dan memcabut UU KPK sebagai bentuk upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) di Senayan, Selasa (24/9/2019).

Koordinator aksi, Musthofatul Adib dalam orasinya mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menyoroti, kebijakan yang akan di ambil para wakil rakyat, diantaranya pasal-pasal yang menyangkut masalah kehormatan Presiden, Makar, Tindak pidana Korupsi (Tipikor), hukum yang hidup di masyarakat dan beberapa pasal yang mengatur di ranah privat masyarakat.

“RUU Pertanahan dan Ketenaga Kerjaan terkesan dipaksakan, di sisi lain RUU Penghapusan Kekerasan seksual yang sempat menjadi bola panas, hingga saat ini justru belum mendapat kepastian pembahasan,” katanya.

Para demontrasi sempat kesal, karena dalam aksi tersebut, masa tidak boleh masuk ke dalam gedung dewan. Pagar hidup yang di bentuk oleh kepolisian, membuat para aktifis ini sulit menerobos barisan. Akhirnya, aksi saling dorong tak terhindarkan.

Dengan lobi yang dilakukan oleh petugas kepolisian, disepakati masa untuk masuk kedalam gedung. Namun, di dalam ruang tidak menemui satu anggota pun, dengan alasan para anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja dalam provinsi.

Selanjutnya, perwakilan dari kesekretariatan dewan keluar menemui para peserta aksi, dan diminta untuk menghubungi salah satu pimpinan dari DPRD Tuban, agar di jadwalkan bisa menerima mahasiswa.

“Kita menginginkan DPRD Tuban juga mendorong aksi kita untuk menolak RUU yang kami anggap sangat ngawur dan tak masuk akal,” tambahnya.

Di akhir demotrasi, para mahasiswa Tuban ini melempar tomar ke gedung DPRD sebagai wujud kekecewanaan mereka, karena mereka tidak ditemui secara langsung. (Dur/Rul)

/